Polisi Minta Reuni 212 Tidak Berbau Politik

JAKARTA - Polda Metro Jaya meminta pelaksanaan aksi unjuk rasa peserta aksi reuni 212 yang bertajuk Munajat Kubro ‘Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina’, dapat menghindari ada unsur politik dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan bahwa polisi telah berkomunikasi dengan para pelaksana reuni 212. Mereka telah berjanji untuk menghindari adanya kepentingan politik.

“Pada lingkup ini sudah disampaikan, ya mungkin nanti yang dari memberikan kegiatan untuk tidak berbau politik,” kata Trunoyudo, di Polda Metro Jaya, Jumat (1/12).

Polisi meminta kepada peserta aksi untuk menjalankan kegiatannya dengan tertib, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terus terjaga.

“Tentunya kami mengimbau, mengharapkan pada kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib membuat kenyamanan,” ucap Trunoyudo.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu mengatakan, Polri akan menerjunkan 5.734 personel gabungan untuk mengamankan aksi reuni 212 yang akan berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, ini. Sejumlah personel TNI juga akan terlibat dalam pengamanan. 

“Jadi yang mengamankan itu ada dari Polda, Polres Jakarta Pusat dan tentunya dari stakeholder baik dari pemerintah daerah Jakarta baik Dishub, Pamong Praja dan Satpol PP juga TNI,” terangnya.

Terkait kemungkinan pengalihan arus lalu lintas selama aksi, Trunoyudo berkata sangat tergantung dari hasil analisa di lapangan.

“Sifatnya situasional untuk rekayasa lalu lintas. Tentunya akan mengacu kepada kebutuhan. Tentu kami mengimbau untuk menjaga ketertiban, dan kemudian ini kan lokasinya di dalam (Monas), sehingga tidak mengganggu orang lain,” kata Trunoyudo. 

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan izin untuk kegiatan Munajat Kubro ‘Untuk Keselataman NKRI dan Kemenangan Palestina’ di kawasan Monas pada 1-2 Desember 2023. Surat ini teregister dengan Nomor B-43/KSN/S/PB.02/11/2023.

“Benar, untuk izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI sebagai pengelola Monas, termasuk koordinasi pelaksanaanya,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama.