PKS Usul DPR Bentuk Pansus Pagar Laut

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono mengusulkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pagar Laut untuk menginvestigasi pagar bambu sepanjang 30km yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Riyono mengatakan, pemagaran laut di wilayah pesisir utara Tangerang itu telah menghambat nelayan dalam mencari nafkah. Ia menyampaikan dalam rapat paripurna ke-10 pembukaan masa sidang II tahun 2024-2025.

"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk Pansus terkait dengan kasus pemagaran laut," di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (21/1).

Ia menjelaskan pemagaran laut yang terjadi saat ini dilakukan tanpa memperhatikan institusi negara, menghambat akses nelayan dan menciptakan ketimpangan pemanfaatan sumber daya laut.

Atas dasar itu, Riyono meminta pimpinan DPR RI untuk mendorong pembentukan pansus pagar laut. Hal itu bisa menjadi upaya untuk menginvestigasi secara rinci dalang di balik pemagaran laut tersebut. 

"Berdasarkan berbagai peraturan dan prinsip keadilan yang telah disebutkan perlu Pansus, untuk mendukung upaya tata kelola ruang laut yang lebih bertanggung jawab," imbuh Riyono.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya sudah meminta penjelasan kepada Menteri Trenggono terkait pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut. 

"Jadi, saya sudah tanya, Menteri KKP bilang bahwa pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan oleh KKP atau kemudian jangka waktu akan disampaikan oleh KKP," kata Dasco.

Dasco menjelaskan, Kementerian KKP sudah berjanji dalam jangka waktu kurang lebih 20 hari bakal ada yang diserahkan sebagai barang bukti terkait pembongkaran pagar laut tersebut. 

"Saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dengan tupoksi masing-masing," sambung Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini. 

Namun, ia berpesan kepada kementerian yang dinakhodai Trenggono tersebut untuk mengedepankan koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait. 

Lebih jauh, Dasco membuka peluang untuk meminta Komisi terkait di DPR RI memanggil pihak kementerian kelautan dan perikanan dalam rangka membahas polemik pagar laut tersebut. 

"Mungkin ya karena agenda dari komisi teknis belum ada. Mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan," tutur Dasco.