Pigai Ingin Ada Organisasi Menteri Urusan HAM Kawasan ASEAN

BANGKOK - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berinisiatif untuk membentuk organisasi kerja sama para menteri di negara-negara ASEAN yang menangani bidang pembangunan HAM.

“Sebagai yang pertama di ASEAN memiliki Kementerian HAM, maka kami mengambil inisiatif untuk mengajak para menteri yang menangani HAM untuk bergabung dalam suatu wadah bersama,” jelas dia, dalam keterangannya, Selasa (22/7).

Sebagai langkah awal pembentukan organisasi menteri urusan HAM kawasan ASEAN itu, Pigai melakukan pertemuan dengan Menteri Keadilan Thailand H.E. Pol. Col. Tawee Sodsong, di Kantor Kementerian Keadilan Thailand, Bangkok, Thailand, Senin (21/7).

Setelah berbicara dengan Pemerintah Thailand, Pigai mengatakan akan melakukan pembicaraan dengan negara-negara ASEAN yang lain.

Dijelaskan dia, wadah para menteri yang menangani HAM di negara-negara ASEAN merupakan hal yang strategis sebagai bagian dari upaya bersama untuk sama-sama memajukan peradaban HAM di kawasan dan dunia internasional.

Lebih dari itu, kata dia, Indonesia mengambil inisiatif pembentukannya karena ASEAN punya kontribusi besar dalam rangka stabilitas dan peradaban dunia.

Di samping itu, menurutnya, memang hampir semua negara-negara ASEAN memiliki potensi masalah-masalah substantif yang sama dari aspek kemanusiaan, antara lain terkait hubungan antara bisnis dan HAM, pembangunan dan HAM, lingkungan hidup dan HAM, HAM dan sosial budaya serta sipil politik, HAM dan migrasi, serta HAM dan tata keadilan dan perdamaian.

“Jika wadah ini terbentuk maka kita mulai menyamakan persepsi, merumuskan visi bersama, menyatukan langkah, untuk sama-sama membangun peradaban HAM, dan Indonesia tentu menjadi pemimpinnya baik di kawasan, regional maupun global. Kita harus memulainya dari sekarang,” tegas Pigai.

Dalam kerangka itu pada kesempatan yang sama Pigai juga merencanakan adanya agenda bersama para menteri dalam pertemuan yang akan digelar di Indonesia pada 2026.

Selain Thailand, Menteri HAM juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.

“Kalau bisa tahun ini inisiatif ini sudah kita sampaikan ke semua menteri yang menangani urusan HAM di kawasan ASEAN. Tahun depan kita bisa merancang pertemuan di Jakarta. Artinya Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus inisiator pertemuan,” tukasnya.

Pigai mengatakan HAM memiliki nilai strategis dalam upaya bersama negara-negara ASEAN untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia sebagaimana mandat UUD 1945. 

Termasuk ikut mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tampil di level dunia sebagai pemimpin yang unggul dan prominen dalam diplomasi internasional.

“Sebagai prajurit Presiden Prabowo saya ikuti langkah beliau. Kita memulainya dari dapur kita di level ASEAN terlebih dahulu, baru Asia Pasifik lalu global internasional. Itu visi jauh ke depannya,” ujarnya.

Forum bersama para menteri, kata dia, akan menjadi cikal bakal langkah-langkah besar ke depan dalam konteks meningkatkan kualitas pembangunan HAM.

Pada kesempatan yang sama, Tawee Sodsong menyambut positif langkah Menteri HAM tersebut sekaligus memberi apresiasi atas terbentuknya Kementerian HAM di bawah pemerintahan Prabowo.

“Indonesia sudah punya langkah maju telah membentuk kementerian HAM. Itu sangat luar biasa dan tentu inisiatif baik yang diusulkan dalam rangka kerjasama yang positif membangun HAM di kawasan ASEAN kita sambut baik dan dukung. Kami sendiri akan menindaklanjuti hal tersebut melalui bagian departemen HAM di Kementerian Keadilan,” pungkasnya.