Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

21 Juli 2021|17:11 WIB

Perpanjang PPKM, PKS Nilai Pemerintah Sedang Bimbang

Bimbang utamakan kesehatan atau ekonomi

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePenyekatan mobilitas warga di wilayah Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menilai, langkah pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM darurat) hingga 25 Juli dan akan membuka secara perlahan pada 26 Juli merupakan bentuk kebimbangan. 

Menurut dia, hal itu membuat pemerintah terkesan kebingungan soal kelanjutan PPKM, antara memilih mengutamakan urusan kesehatan atau urusan ekonomi.

"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena covid-19," urai Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu, (21/7).

Ia menjabarkan, pemerintah sejatinya sudah berkali-kali nampak mengalami kebimbangan dalam mengambil kebijakan, sehingga kebijakan untuk mengatasi pandemi covid-19 masih membingungkan dan tidak berjalan efektif. 

Padahal kebimbangan ini, menurut Sukamta bisa berdampak pada makin tingginya kasus terkonfirmasi dan kematian di Indonesia akibat covid-19.

Sukamta menjelaskan, sejatinya selama PPKM Darurat dari 3 Juli sampai 20 Juli, masih banyak keluhan dari berbagai daerah. 

Misalnya, kurangnya pasokan oksigen, antrean pasien di rumah sakit, hingga tenaga kesehatan yang berguguran. 

Untuk itu, Sukamta menyarankan setidaknya ada tiga prioritas yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah dalam PPKM Darurat. Pertama, memastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk penanganan pasien covid-19.

"Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan covid-19," imbuh dia.

Kemudian, pemerintah harus segera menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga miskin, buruh dan mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM. 

Jika perlu, pemerintah bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.

Lalu, pemerintah pusat diminta jangan hanya membuat rapor kepada pemerintah daerah. Pembenahan manajemen data covid-19 hingga tingkat daerah dan koordinasi antara pusat dan daerah harus segera diperbaiki.

"Ada gap yang besar antara data di kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah," papar dia.

Ia meyakini, jika ketiga prioritas itu bisa dijalankan maksimal oleh pemerintah maka kebijakan PPKM Darurat bisa berdampak positif bagi masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Setelah itu, akan dilakukan pelonggaran PPKM  jika tren kasus covid-19 menunjukkan penurunan.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA