Selamat

Sabtu, 23 Oktober 2021

12 Oktober 2021|18:06 WIB

Perludem: Potensi Dwifungsi TNI-Polri Harus Dihindari

Regulasi menyatakan TNI-Polri hanya ditugaskan ke kementerian dan lembaga

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePelantikan penjabat Gubernur Jabar, M Iriawan saat masih aktif di Polri dengan pangkat Komjen pada Juni 2018. ANTARA

JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni meminta pemerintah agar berhati-hati menunjuk pelaksana tugas (Plt) dan penjabat kepala daerah (kada) dari kalangan TNI-Polri aktif jelang Pilkada Serentak 2024.

Menurut dia, hal ini bisa berpotensi dianggap sebagai normalisasi dwifungsi TNI-Polri oleh pemerintah. Padahal, sesuai undang-undang dan PP 11 Tahun 2017, TNI-Polri aktif hanya bisa ditugaskan di kementerian atau lembaga.

"Untuk posisi di kementerian lembaga itu bukan untuk penugasan menjadi penjabat kepala daerah, jadi ini yang memang harus kita pegang ya karena rambu-rambunya sudah tegas," ujar Titi dalam Forum Diskusi Salemba yang disiarkan channel YouTube ILUNI UI, Selasa (12/10).

Jadi, menurut Titi, potensi terjadinya dwifungsi TNI-Polri harus dihindari. Jangan sampai penunjukan penjabat kepala daerah dari kalangan TNI-Polri justru memberi kesempatan TNI-Polri untuk memberikan perlakuan yang lebih permisif pada akses politik praktis.

"Ini bukan menjadi keraguan pada legitimasi peran TNI dan Polri, tapi justru sebagai penghormatan dan menjaga marwah TNI-Polri sebagai penjaga pertahanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum masyarakat," imbuh dia.

Ia menambahkan, penjabat kepala daerah TNI-Polri aktif juga berpotensi membuka kotak pandora dan menjadi ekses yang lebih luas. Misalnya, memberikan legitimasi lebih besar pada keterlibatan TNI-Polri di politik dengan anggapan kompetensi, kapasitas, dan profesional.

Menurut dia, seharusnya TNI-Polri aktif yang sedang ditugaskan pada institusi tertentu tidak boleh dialihstatuskan/dialihfungsikan untuk menjadi penjabat kepala daerah. Hal itu lantaran permintaan penugasannya bukan untuk menjadi penjabat kepala daerah.

Perludem menyarankan, penjabat kepala daerah yang ditunjuk untuk provinsi adalah jabatan pimpinan madya atau sekretaris daerah (sekda). Namun, Titi menyebutkan, pihaknya tetap mendorong evaluasi jadwal Pilkada agar tidak terjadi kekosongan.

"Di setiap daerah itu kalau provinsi sekda itu adalah JPT Madya atau jabatan pimpinan tinggi madya, kalau di kabupaten kota sekda itu adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, mereka saja yang langsung menjadi penjabat kepala daerah," tutur Titi.

Dalam UU Pemilu dan Pilkada sekarang ini, Pileg dan Pilpres akan digelar serentak pada 2024. Hal ini membuat 272 daerah akan dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt.

Lantaran, ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2022 dan 171 kepala daerah yang akan mengakhiri masa baktinya pada tahun 2023.

Maka, muncul wacana untuk melibatkan TNI/Polri untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Namun, beberapa pihak, termasuk sebagian fraksi di Komisi II DPR menolak karena akan menimbulkan kontroversi.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA