c

Selamat

Senin, 24 Juni 2024

NASIONAL

12 Juli 2023

16:12 WIB

Penyelesaian Kebocoran Data Pribadi Belum Memuaskan

kebocoran data jadi tanggung jawab semua, tak hanya jadi beban hanya pengguna.

Penulis: Nuzulia Nur Rahma

Editor: Leo Wisnu Susapto

Penyelesaian Kebocoran Data Pribadi Belum Memuaskan
Penyelesaian Kebocoran Data Pribadi Belum Memuaskan
Ilustrasi kebocoran data pribadi. Ist.

JAKARTA - Project Manager for Data Policy and Governance, TIFA Foundation, Debora Irene Christine menilai, belum ada penyelesaian secara jelas dari kebocoran data yang berulang kali terjadi di Indonesia.

"Sementara, UU PDP maupun peraturan perundangan sebelumnya, pelindungan data pribadi itu adalah tanggung jawab bersama,” terang dia dalam Sesi Webinar Digiweek 2023, Rabu (12/7).

Debora melanjutkan, pengguna memang harus melek teknologi. Selalu bertanya, ketika ada permintaan mengumpulkan data pribadi, dasar pemrosesannya itu apa? Apakah untuk penyediaan layanan, atau apakah permintaan itu ada dasar hukumnya?

Ada banyak risiko terkait data pribadi yang bisa dialami pengguna saat beraktivitas di ruang digital. Sementara itu, yang menjadi sorotan publik adalah hanya melulu tentang literasi digital. Tanggung jawab pelindungan data pribadi menjadi tanggung jawab pengguna.

Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menyadari hak-haknya terhadap berbagai kejadian atau insiden kebocoran data yang sudah terjadi. Hal itu menandakan sosialisasi mengenai data pribadi dan urgensi pelindungannya masih masih dibutuhkan.

Termasuk sosialisasi pada publik, porsi besar tanggung jawab pelindungan data ada di tangan pengelola dan pemroses data pribadi serta negara. Ketiga pihak tersebut seharusnya yang memastikan pelindungan data pribadi.

Menurut dia, sekalipun sudah ada usaha dari segi perilaku masyarakat untuk menjadi bersih secara digital, teta ada risiko data diretas atau bocor. Setelah itu kemudian disalahgunakan oleh orang-orang lain.

Berdasarkan uraian itu, lanjut Debora, inilah kenapa pemahaman bahwa perlindungan data pribadi itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Supaya, pertanggungjawabannya tidak hanya fokus di pengguna sebagai subjek data pribadi ataupun menjadi tanggung jawab pengelola atau pemroses data pribadi semata. 

”Jadi hak dan tanggung jawabnya harus proporsional dan tergantung konteks," tambahnya.

Serupa dengan dengan Debora, Founder Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkapkan keresahan yang sama. Menurut dia, seringkali terjadi di Indonesia adalah munculnya kondisi ketika praktisi sudah melakukan tugasnya, tapi regulator dan pihak-pihak lainnya tidak melakukan tugasnya. 

Kesenjangan antara regulasi dengan dinamika ini memunculkan celah-celah pelanggaran yang terlambat diatasi oleh regulasi yang baru muncul.

"Seperti kasus terbaru adalah kebocoran data paspor WNI, saya melakukan verifikasi dan saya publish, dan akhirnya pernyataan terakhir dari Dirjen Imigrasinya malah menyepelekan. Jadi kesannya seperti, tingkat kepedulian masyarakatnya sudah tinggi, penanggung jawabnya ini yang tingkat kepeduliannya masih rendah," ujar Teguh.

Dia menambahkan, jika hal tersebut terus terjadi berulang kali dampak kebocoran data akan lebih berat ke para penggunanya. Menurut Teguh, penipuan yang kerap terjadi karena kebocoran data, bukan hanya masalah literasi digital saja, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa membuat calon korban yang tidak fokus sehingga tidak sadar dirinya menjadi korban penipuan.

"Ketika data kita bocor, lalu pelaku menyasar ke kita, itu kita bisa menjadi korban. Seharusnya kalau data kita tidak bocor, kita tidak kenapa-kenapa," jelas Teguh.

Jika kasus kebocoran data tidak terjadi atau ketika sudah terjadi, dia berharap ada penindakan yang jelas. Terlebih, saat ini sudah marak sekali kasus kebocoran data dan tanggung jawab itu bukan ada di pengguna saja.

Dia juga mengungkapkan, yang dibutuhkan para pengguna tersebut adalah rekomendasi apa yang harus dilakukan ketika kebocoran data pribadi terjadi. Maka dari itu perlu dilakukan kerja sama semua pihak mulai dari praktisi, pengguna, dan juga dari regulatornya.

"Penegakan hukum dari UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan pada bulan Oktober tahun lalu masih perlu didukung segenap peraturan turunan," tandas dia.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar