Penyebab Rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di RI

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) mengatakan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, tingkat partisipasi angkatan perempuan di sektor formal dan informal mencapai sekitar 54%.

"Tantangan partisipasi angkatan kerja perempuan adalah 35% bekerja di sektor formal, dan 54% secara agregat bekerja di sektor formal dan informal, sehingga kemudian kita perlu mendongkrak angka partisipasi kerja perempuan," ujar Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setiyono, dalam diskusi daring yang digelar Senin (3/11).

Menurut data Bank Dunia, kata dia, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan salah satunya dipengaruhi oleh perkawinan. Umumnya, ketika perempuan menikah dan memiliki anak mereka terpaksa tidak melanjutkan karirnya.

Menurut Budi, hal itu dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas childcare di tempat kerja. Kondisi ini membuat perempuan berhenti bekerja dan memilih untuk merawat anak karena khawatir tidak ada fasilitas pengasuhan yang memadai di tempat kerja.

Kondisi itu berbeda dari negara-negara maju seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, hingga Kanada. Perempuan-perempuan yang memiliki anak di negara itu bisa tetap bekerja dengan menitipkan anaknya di fasilitas childcare.

Budi juga mengingatkan, studi yang dilakukan oleh McKinsey pada 2021 menemukan bahwa investasi dalam fasilitas childcare dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 10-20%. Lalu, fasilitas childcare yang memadai dapat meningkatkan produktivitas kerja sebesar 10-15%.

Oleh karena itu, dia berkata Kemendukbangga melalui program Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) mendorong perusahaan dan instansi untuk menyediakan fasilitas childcare atau tempat penitipan anak (TPA) bagi pekerja. Berdasarkan data, per September 2025 sudah ada 3.202 fasilitas childcare dari Tamasya di seluruh Indonesia. Dari angka itu, sebanyak 854 TPA di antaranya tersebar di perusahaan.

"Targetnya nanti di tahun 2045 setiap desa itu sudah harus ada layanan childcare atau TPA yang tersertifikasi Tamasya itu agar siapa pun orang yang bekerja, ternyata kaum ibu-ibu, tidak khawatir untuk menitipkan anak mereka," tutup Budi.