Pengurus Ditangkap Densus 88, MUI Akan Lakukan Evaluasi | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

22 November 2021|18:55 WIB

Pengurus Ditangkap Densus 88, MUI Akan Lakukan Evaluasi

MUI telah menganggap seluruh tindakan terorisme sebagai hal yang haram lewat Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004

Penulis: James Fernando,

Editor: Nofanolo Zagoto

Pengurus Ditangkap Densus 88, MUI Akan Lakukan EvaluasiIlustrasi MUI. Validnews/Jean Patricia

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar menyampaikan, penangkapan terhadap anggota Komisi Fatwa MUI nonaktif, Ahmad Zain an-Najah tak memberi pengaruh di internal MUI. Namun, pihaknya akan melakukan evaluasi agar MUI lebih teliti dalam menjaga marwah majelis para ulama.

Dia menegaskan, MUI telah menganggap seluruh tindakan terorisme sebagai hal yang haram lewat Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004. 

"Jadi kalau mereka menganggap itu mati syahid surga justru itu sebetulnya bukan mati syahid, mati sangit kata orang-orang itu," tambah Miftachul, saat memberikan keterangan secara daring, Senin (22/11). 

Sikap MUI tersebut kata Miftachul merupakan refleksi pendapat ulama di Indonesia. "Semua yang menjadi kebijakan berjalan dengan lancar dan baik, bisa dirasakan oleh seluruh umat di indonesia. Kira-kira itu pernyataan dari MUI semoga bisa dipahami dengan benar dan jelas," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memastikan, penangkapan terhadap salah satu pengurus MUI tak akan mempengaruhi kerja sama pemerintah dan MUI. Pemerintah akan terus bekerja sama dengan MUI sesuai dengan fungsinya. 

"Untuk membangun Indonesia baldatun toyibatun, yakni negara yang baik, aman, damai, bersatu dalam ampunan dan lindungi Allah Yang Maha Kuasa," tambah Mahfud.

Pemerintah dipastikannya menjamin proses hukum Ahmad Zain an-Najah, Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Ustaz Farid Ahmad Okbah dan Anung al-Hamad, akan sesuai prosedur yang berlaku.

Hanya saja, pemerintah tak bisa menjelaskan perihal proses hukum mereka secara gamblang. Khawatirnya, jaringan teroris terkait mempersiapkan diri untuk kabur. 

"Jadi begitu ketentuannya, termasuk kapan boleh didampingi pengacara, berapa lama pemeriksaan dan seterusnya. Pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata Mahfud.

Penangkapan ketiga teroris itu ditegaskannya tidak berkaitan dengan institusi atau partai politik tertentu. Karena itu masyarakat diimbau tak beranggapan bahwa penangkapan teroris itu berkaitan langsung dengan MUI. 

"Tidak terkait dengan urusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI," tegasnya.

Kendati demikian, Mahfud memaklumi kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan MUI. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi atau kedaulatan rakyat, sekaligus negara nomokrasi atau kedaulatan hukum. 

"Hal itu bisa dilakukan oleh setiap warga negara, sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum," jelasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

INFOGRAFIS

TERPOPULER