c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

NASIONAL

31 Agustus 2024

13:57 WIB

Pengamat Ulas Parpol Enggan Oposisi

Parpol enggan oposisi meski dalam banyak hal rakyat mendukung sikap tersebut.

Penulis: Aldiansyah Nurrahman

Editor: Leo Wisnu Susapto

<p>Pengamat Ulas Parpol Enggan Oposisi</p>
<p>Pengamat Ulas Parpol Enggan Oposisi</p>

Pengendara melintas di dekat bendera partai politik yang terpasang di pembatas Jalan Mampang Prapata n, Jakarta, Selasa (18/7/2023). ValidNewsID/Fikhri Fathoni.

JAKARTA - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika parpol semakin enggan menjadi oposisi dari pemerintah. Menurutnya, banyaknya parpol enggan menjadi oposisi dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat saat pemilu.

Kurangnya dukungan di pemilu itu, kata dia,  berdampak terhadap jumlah kursi parlemen parpol oposisi.

"Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada reward yang signifikan dari rakyat," urai Hensat, dalam keterangannya, Sabtu (31/8).

Ia menerangkan, oposisi memang membantu masyarakat menyuarakan kritiknya, namun, kenyataannya suara parpol yang menjadi oposisi justru turun.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan dua partai politik yang menjadi oposisi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Kedua partai itu dinilai tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di pemilu padahal kerap memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah.

"Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan oleh PDI Perjuangan yang menang saat Pemilu 2014, setelah itu otomatis oposisi tenggelam," kata Hensat.

Namun, ia menjelaskan, untuk PKS hanya naik tiga kursi di parlemen tahun ini. Sementara Demokrat bahkan turun kursinya.

“Itu menunjukkan bahwa menjadi oposisi belum tentu didukung penuh oleh rakyat," lanjutnya.

Hensat menilai, saat ini tidak ada istilah oposisi jika membicarakan politik di Indonesia.

Justru saat ini hanya ada istilah kekuatan di luar pemerintahan. Namun, ia mengatakan istilah itu sering diartikan rakyat sebagai oposisi.

"Di Indonesia menurut saya tidak ada istilah oposisi, adanya kekuatan di luar pemerintahan. Tapi jika didukung oleh rakyat, harusnya suaranya parpol oposisi naik ya," sebut Hensat.

Hensat mengatakan, oposisi tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Sebab, ketiadaan oposisi jelas akan membuat rakyat sulit untuk menyampaikan aspirasi serta masukan untuk pemangku kebijakan.

"Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi dari penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," kata Hensat.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar