Pemprov Jakarta Sebut Tarif PAM Harus Naik

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, kenaikan tarif PAM Jaya memang perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang sudah diperhitungkan.

"Terkait masalah penyesuaian tarif PAM Jaya, terkait dengan masalah penyesuaian tarif, permasalahannya sudah cukup panjang," kata Teguh dalam acara "Jakarta Update" yang digelar di Balai Kota Jakarta, Senin (23/12) malam.

Dia menuturkan, tarif PAM Jaya sejak 2007-2024 tidak mengalami kenaikan, atau sudah 17 tahun.

Teguh menekankan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan layanan air perpipaan hingga cakupan 100% pada 2030. Penyesuaian ini juga dilakukan berdasarkan kajian mendalam selama dua tahun.

Meskipun akan menaikkan tarif, Teguh memastikan bahwa tarif air minum PAM JAYA masih menjadi yang termurah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kemudian juga dibandingkan inflasi yang sekarang, nanti kenaikannya dibandingkan inflasinya jauh lebih ringan. Kalau menyumbang tingkat inflasi, mungkin hanya 0,015%,” lanjut dia.

Direktur Utama PT PAM Jaya (Perusda) Arief Nasrudin, menjelaskan alasan mengapa melakukan penyesuaian tarif per tanggal 1 Januari 2025.

“Secara UU (undang-undang) dan berbagai aspek, saat ini aspek lingkungan, kesehatan, bahkan ekonomi, akan berdampak ketika nanti kami bisa mempercepat penyambungan jaringan baru," papar dia.

Karena di barat dan utara Jakarta itu warga sangat membutuhkan air perpipaan. "Insyallah kalau pipanya semua baru, airnya siap minum,” kata Arief.

Tak hanya berupaya pengembangan layanan air perpipaan hingga cakupan 100% pada 2030, PAM Jaya juga berusaha menghambar penurunan muka air tanah.

"Bahkan kalau bisa nanti dalam waktu tertentu, mengembalikan membran air tanah itu untuk bisa menguatkan tanah di Jakarta. Itu yang menjadi salah satu penting kenapa ini harus kami lakukan,” ujar Arief.

Selain itu, Arief juga mengatakan penyesuaian tarif dilakukan tidak semata-mata naik tetapi justru ada yang turun. Untuk kelas masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan, akan tetap menggunakan tarif yang terjangkau.