Pemprov Jakarta-BPS Identifikasi Kawasan Kumuh

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) ingin menjalin kerja sama dengan provinsi-provinsi di tanah air untuk melakukan identifikasi Rukun Warga (RW) kumuh guna memperkuat kebijakan berbasis data. Dari semua provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan BPS dalam identifikasi ini. 

“Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain," kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti saat peluncuran "Portal Satu Data Jakarta" di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/.11).

Amalia mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada 2025 kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan nilai 85,05. Angka ini naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini didorong oleh naiknya usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah warga DKI Jakarta.

“Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Amalia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa peluncuran Portal Satu Data Jakarta merupakan hal penting untuk memastikan seluruh kebijakan di Jakarta berbasis data yang akurat, terbuka, dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

Dia menambahkan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sempat mengalami pemotongan sebesar Rp15 triliun, kinerja pembangunan ibu kota tetap kuat berkat pemanfaatan data yang tepat dan prioritas anggaran yang jelas.

”Kartu Jakarta Pintar, jumlahnya adalah 707.920 siswa. Nggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya Rp1,6 triliun. Yang kedua adalah untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kurang lebih angkanya Rp380 miliar," kata Pramono.

Baca juga: Gubernur Pramono Perbaiki 55 RW Kumuh di Jakarta

Tertibkan Pemakaman Umum
Terkait identifikasi wilayah dan pembangunannya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) akan menertibkan tempat pemakaman umum (TPU) Menteng Pulo 2, Tebet untuk mengembalikan fungsi lahan di kawasan itu.

Pemerintah Provinsi DKI telah memberikan waktu satu bulan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menertibkan lahan tersebut. Nantinya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan mengarahkan para penghuni lahan makam itu untuk tinggal di rumah susun (rusun) selama penertiban.

"Dalam waktu dekat, kita akan melakukan penertiban pengembalian fungsi lahan. Itu lokasinya di makam Menteng Pulo 2, Menteng Dalam," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sayid Ali dalam pengarahan pejabat baru di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: Enggan Direlokasi Dari Lokasi Kumuh, Warga Bisa Pilih Bedah Rumah

Sayid dikutip dari Antara, menyebutkan, sedikitnya terdapat 120 rumah yang tinggal di kawasan pemakaman tersebut. Pada saat sama, Jakarta sedang kekurangan lahan makam. "Disayangkan juga sebagian dari mereka dari luar daerah atau tidak memiliki KTP DKI Jakarta," katanya.

Penertiban ini juga menambah lahan sistem makam tumpang yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah. 

Bangunan liar berada di TPU Menteng Pulo 2, kebanyakan ditempati penjaga makam, pemulung dan warga lainnya dengan jumlah sekitar 100 kepala keluarga (KK). Makam yang ada kini banyak menjadi tempat kandang ayam, sehingga terkesan kumuh dan kotor.