Pemprov DKI Targetkan 921 KK tidak lagi BAB Ke Saluran Sungai

JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai. Karenanya, pemprov menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

Ada 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

"Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) tangki septik komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas dan tangki septik skala rumah tangga di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (28/7).

"Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina," ujar Pramono.

Dalam kegiatan peninjauan pembangunan tangki septik komunal tersebut, Pramono juga menyatakan bahwa program ini menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI dalam membenahi sanitasi warga. Program ini didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Masih Ada 9 Kelurahan
Menurut Pramono, sebelum pembangunan tangki septik, sebagian besar warga terpaksa BAB langsung ke saluran atau sungai. 

"Sebagian besar ke sungai. Ini yang harus kita ubah. BAB itu soal privasi dan kita ingin masyarakat bisa melakukannya dengan lebih nyaman dan layak," ujar Pramono.

Pada kesempatan sama, Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Lies Dwi, mengungkapkan, tercatat masih ada 850 kepala keluarga (KK) di Ibu Kota yang belum memiliki akses sanitasi layak dan buang air besar ke sungai atau tempat terbuka. Masih ada 9 kelurahan yang warganya tak bersanitasi layak.

"Masih ada 9 kelurahan di Jakarta yang menjadi locus buang air besar sembarangan. Di Jakarta Utara ada 4 lokasi, Jakarta Barat 2 lokasi, Jakarta Timur 2 lokasi, dan Jakarta Selatan 1 lokasi. Totalnya masih sekitar 850 KK yang belum punya akses sanitasi layak," kata Lies Dwi, di Bidara Cina.

Sebaran kasus BABS ini paling banyak ditemukan di 4 kelurahan di Jakarta Utara. Lies menyebutkan penyebab utama masih tingginya praktik BABS adalah keterbatasan lahan, terutama di permukiman padat. Warga kesulitan menemukan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas MCK atau septic tank komunal.

Kini, Pemprov Jakarta bakal melakukan pendekatan lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, hingga wali kota dan tokoh masyarakat. Ini akan menjadi solusi atas keterbatasan lahan itu. 

"Kalau ada lahan, bisa dibangun septic tank komunal atau MCK. Tapi kalau tidak ada, kita intervensi langsung ke rumah tangga dengan septic tank individu," katanya.