Pemprov DKI Bersiap Perluas Layanan Transjakarta Menjadi Transjabodetabek

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Langkah ini dijalankan untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.

"Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum," kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Rabu (12/3).

Dia mengatakan, Jakarta sebagai kota yang terus-menerus memperbaiki diri menuju kota global pada 2045 masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor transportasi. Oleh karena itu, lanjut dia, Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan kepada kendaraan pribadi.

"Maka, nanti TOD (Transit Oriented Development) yang ada akan kami kembangkan, sehingga akan memberikan banyak kemudahan bagi warga dari manapun," ujar Pramono.

Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh berharap perluasan cakupan layanan Transjakarta mampu mengubah kebiasaan warga dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi beralih ke kendaraan umum. Sehingga pada akhirnya dapat menekan kemacetan serta polusi di Ibu Kota.

"Saya rasa ini baik sekali untuk penambahan koridor. Kita lihat pekerja di Jakarta banyak warga dari daerah penyangga," kata Nova di Jakarta, Selasa.

Nova mengatakan DPRD mendukung terhadap perluasan cakupan Transjakarta, sehingga tak hanya beroperasi di Jakarta saja, namun menjangkau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Perluasan Transjakarta kata dia, diharapkan berdampak pada menurunnya kemacetan di Jakarta serta menekan polusi udara akibat penggunaan kendaraan pribadi yang masif.

"Dengan perluasan ini, masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," ucapnya.

Selain itu, perluasan cakupan Transjakarta, kata Nova juga bisa mempermudah keluar masuknya warga sehingga perputaran ekonomi di Jakarta juga dapat meningkat. “Karena sekarang baru kereta (KRL) yang dari luar bisa masuk Jakarta. Kalau ada perluasan, semakin nyaman kita menggunakan transportasi publik," ujarnya.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak melupakan penataan trotoar dalam program perluasan akses transportasi, untuk memastikan kenyamanan para pejalan kaki.

"Tidak semua orang turun dari transportasi langsung di depan rumahnya. Penataan trotoar juga harus masuk integrasi," tuturnya.

Pemkot Bogor - DKI Jakarta
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan pembahasan untuk mengintegrasikan transportasi publik di kedua daerah tersebut. Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebutkan, pembahasan ini menjadi upaya dari permasalahan kemacetan dan transportasi di wilayah Jabodetabek yang dinilai masih mendominasi.

Salah satu bentuk integrasi tersebut itu dengan mempercepat konektivitas rute TransJakarta hingga ke Kota Bogor. "Dengan kondisi saat ini, di mana hampir 80.000 masyarakat Bogor memanfaatkan KA Commuter Line setiap harinya, ditambah puluhan ribu kendaraan roda empat yang melintas di Jalan Tol Jagorawi, fasilitas transportasi publik yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara memadai," kata Dedie.

Menurut dia, dengan dukungan Pemprov DKJ dalam memfasilitasi konektivitas antara Jakarta dan Kota Bogor diharapkan dapat mengurangi beban Jalan Tol Jagorawi dengan mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke TransJakarta. Catatan saja, jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta hampir mencapai lebih dari 10 juta kendaraan per hari.

Menanggapi hal tersebut, Pramono Anung mengungkapkan kesiapan untuk mendukung secara teknis, termasuk merencanakan penerapan sistem pembatasan kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta serta menyiapkan skema pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan kota-kota di sekitar DKJ.

"Tentunya dengan tingkat kualitas pelayanan yang memadai namun tarif yang tetap terjangkau," ucap Pramono.

Operasi Lintas Jaya
 Hari ini, Pramono memimpin Apel Operasi Lintas Jaya 2025 di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat. Apel gabungan ini diadakan untuk meningkatkan tertib berlalu lintas di Jakarta. Apel tersebut diikuti personel dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya.

Pramono menyatakan Operasi Lintas Jaya 2025 melibatkan 1.470 personel gabungan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Jakarta, khususnya selama Ramadhan dan Idulfitri 2025.

Dia merinci para personel ini berasal dari instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 1.230 personel, 100 personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta 140 personel dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam tiga tahun terakhir, lanjut Pramono, Operasi Lintas Jaya telah melakukan upaya penindakan. Adapun rinciannya, yaitu 103.966 penindakan pada 2022, kemudian 71.478 penindakan pada 2023, dan 83.403 penindakan pada 2024. Dia berharap, Operasi Lintas Jaya 2025 dapat berjalan optimal, memberi dampak nyata pada pengurangan kemacetan serta meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan.

"Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas harus terus diperkuat agar Jakarta semakin tertib, aman, dan nyaman bagi kita semua," ujar Pramono.