Pemprov Banten Awasi Truk Tambang di Serang dan Cilegon

SERANG – Petugas gabungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan aparat kepolisian akan mengawasi aktivitas truk tambang di wilayah Serang dan Cilegon.

Sebelumnya, masyarakat mengeluhkan atas maraknya truk pengangkut material yang melintas setelah penutupan jalur tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Polda Banten AKBP Himawan Aji Angga di Serang, Minggu (12/10) mengatakan, Polda Banten akan melakukan pengendalian lalu lintas melalui patroli di sejumlah titik rawan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan arus kendaraan tetap tertib dan aman bagi pengguna jalan lain.

“Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab tugas Kepolisian, Polda Banten akan patroli untuk memastikan arus lalu lintas berjalan dengan tertib dan lancar,” ujar dia dikutip dari Antara.

Baca juga: Pemprov Jabar Setuju Moratorium Izin Tambang di Kabupaten Bogor    

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo menjelaskan, pengawasan akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

“Sudah dirapatkan di Polres Cilegon, melibatkan Pemkot Cilegon, Pemkab Serang, Pemprov Banten, BPTD, pengusaha tambang, dan Polres Cilegon,” kata dia.

Ia menambahkan, petugas gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memantau dan menertibkan truk tambang yang melintas.

“Kesepakatannya akan menempatkan personel bersama Dishub Banten, Dishub Kota Cilegon, Dishub Kabupaten Serang, BPTD Banten, dan Polres Cilegon,” ujar Tri.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan serta mencegah pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan berat yang melintas di jalur padat.

Pemerintah Provinsi Banten juga menilai pengawasan terpadu ini penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, terutama pascapergeseran jalur truk tambang dari Bogor menuju wilayah Banten.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat menutup sementara wilayah tambang Parung Panjang dan melakukan proses audit investigatif. Setelah selesai, hasilnya diumumkan kepada publik.

Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan pertambangan di Jawa Barat berjalan sesuai dengan peraturan, berkelanjutan, dan memperhatikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.