Selamat

Minggu, 20 Juni 2021

POLITIK

10 Juni 2021|15:10 WIB

Pemerintah Siapkan Aturan Nilai Ekonomi Karbon

Akan ada beberapa mekanisme terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Penulis: Seruni Rara Jingga,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageMenteri LHK Siti Nurbaya. Antarafoto

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun peraturan presiden terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau carbon pricing. Langkah pemerintah mengatur NEK dilakukan untuk mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim.

"Terkait dengan ekonomi karbon, ini yang sekarang sedang ramai dan sedang dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah melalui peraturan presiden. Sudah ada trial-nya di Jambi dan Kalimantan Timur," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI Di Jakarta, Kamis (10/6).

Siti mengatakan, ada beberapa mekanisme terkait penyelenggaraan NEK. Salah satunya, result based payment (RBP) yang merupakan pembayaran berbasis hasil dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

"RBP itu, dengan kebijakan pemerintah yang ada, dengan prestasi masyarakat, lalu Indonesia mendapat reward atau balasan apa begitu dari lembaga-lembaga tertentu," terangnya.

Indonesia, kata Siti, telah menerima RBP dari Norwegia sebesar proyeksi 56 juta US$ dalam menjaga karbon dari kawasan hutan sebesar 11,2 juta ton selama 2016-2017.

Selain RBP, disusun pula mekanisme perdagangan karbon (cap and trade dan carbon offset), upaya pencapaian target nationally determined contributions (NDC), dan pembentukan instrumen pengendalian dan pengawasan (MRV, SRN, sertifikasi).

Siti menyebutkan, beberapa mekanisme tersebut masih disusun oleh KLHK. Apabila model dan pola pengaturannya telah disusun dengan rinci, lanjutnya, ia mengharapkan agar dibuat diskusi khusus bersama DPR.

"Tentang ekonomi karbon ini kelihatannya perlu ada FGD khusus. Jadi mohon izin nanti kita akan mengusulkan untuk mengatur waktu tentang FGD mengenai ekonomi karbon," ujar Siti.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka meminta agar ekonomi karbon perlu terus didorong untuk mendapatkan insentif global sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Tadi Bu Menteri mengatakan kita perlu FGD terkait ekonomi karbon. Saya kira itu perlu," tuturnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA