Pemerintah Pusat Tanggung Infrastruktur Daerah Rusak Akibat Demonstrasi 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, alokasi dana pemulihan infrastruktur umum yang dirusak perusuh di tengah demonstrasi, sepenuhnya berasal dari kocek pemerintah pusat.

AHY, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9) menyebut, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan tidak hanya menghitung nilai kerusakan akibat kerusuhan yang mencapai Rp950 miliar, tetapi juga sudah menyiapkan skema pemulihan agar pelayanan publik segera normal.

"Saya rasa kurang lebih masih sama ya, sekitar Rp950 miliar. Semua itu anggaran pusat," katanya saat ditanya tentang nominal dari kerusakan fasilitas publik seperti dikutip dari Antara.

Menurut AHY, anggaran perbaikan sepenuhnya ditanggung pusat melalui pos kedaruratan APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dengan begitu, kata AHY, proses pemulihan tidak akan mengganggu alokasi pembangunan reguler.

“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ costnya,” lanjut AHY.

Kerusakan teridentifikasi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, termasuk yang terparah berada di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.

Ia mengatakan, selain fasilitas pemerintahan dan DPRD, sejumlah layanan transportasi publik juga terdampak, termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibakar.

AHY menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah, mencontohkan Transjakarta yang langsung menyiapkan langkah cepat agar bisa kembali beroperasi normal.

“Misalnya, Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala,” kata AHY.