Pemerintah Pastikan Kemiskinan Ekstrem Alami Penurunan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mengalami penurunan pada 2024. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03%. Angka ini turun sebanyak 0,33% poin dari bulan Maret 2023 sebesar 9,36%. 

Sementara itu, kondisi kemiskinan ekstrem ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%, berhasil turun 0,29% poin terhadap Maret 2023 yang sebesar 1,12%.

“Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah terus berupaya agar bisa segera 0% untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Muhadjir dalam pidato pembuka kegiatan "Pemanfaatan Data P3KE Untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem", Selasa (9/7).

Muhadjir mengatakan, pemerintah melakukan tiga upaya strategis untuk menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara. Pemerintah sendiri telah menargetkan pada 2024 kemiskinan ekstrem mencapai 0%.

Namun, untuk mencapai target tersebut waktu yang tersisa tinggal 5 bulan lagi. Untuk itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah hingga ke tingkat desa bisa memaksimalkan upaya penanganan kemiskinan.

“Jadi kalau kita sekarang ini bekerja keras menangani kemiskinan itu sebetulnya adalah amanah UUD 1945 bukan sekedar undang-undang saja, dan cita-cita kemerdekaan kita adalah menciptakan keadilan sosial,” kata Muhadjir. 

Muhadjir menambahkan, pemerintah daerah bisa melakukan pembaharuan data kemiskinan secara rutin. Hal ini penting, agar intervensi penanganan kemiskinan yang dilakukan bisa tepat sasaran. 

Selain itu, pihaknya meyakini jika, kunci penanganan kemiskinan di Indonesia ada di data. Terlebih, kemiskinan terus bergerak dinamis sehingga perlu pembaruan data dan dipantau kemiskinan di daerah terus menerus.

“Kami berharap kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan bisa berkelanjutan sampai ke periode pemerintahan selanjutnya sampai ke tingkat pemerintahan terkecil,” kata Muhadjir.