Pemerintah Pastikan Insentif Buat ASN Gelombang Pertama Pindah Ke IKN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastyikan, Pemerintah telah menyiapkan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada gelombang pertama.

"Jadi, kami (Pemerintah) siapkan tunjangan pindah, tunjangan kemahalan, kepangkatan, dan seterusnya," kata Anas di Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (31/10).

Hanya saja, Anas belum memastikan, seberapa besar nilai insentif yang akan diberikan tersebut. Namun, dia mengungkapkan besaran insentif itu terdiri atas komponen harga kemahalan, risiko, hingga biaya kepindahan.

Terkait jumlah ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN pada gelombang pertama, Anas menyebut jumlah tersebut sesuai dengan gedung yang telah siap dipakai mulai Juli 2024.
 
"Kemarin, sih, simulasinya total 6.000 ASN sampai Juli (2024), separuh kurang lebih 1.500-an untuk ASN, dan separuhnya untuk polri," jelas Anas.
 
Saat ini, lanjutnya, Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan besaran biaya insentif untuk para ASN. "Begitu ASN pindah, semua (insentif) sudah bisa jalan," tambahnya.
 
Anas menegaskan, insentif yang diberikan tersebut akan dihitung per orang dengan mempertimbangkan status keluarga. Menurut dia, ASN yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga nantinya akan diberikan fasilitas berbeda.
 
"Misalnya, belum ada suami atau istri, berarti tinggalnya di sharing apartment. Terus, kalau yang sudah berkeluarga, maka (tempat tinggal) akan berbeda," kata Anas.

Beragam Tunjangan
Sebelumnya, dalam Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10), Presiden Joko Widodo memastikan ASN yang pindah ke IKN akan mendapat sejumlah fasilitas hingga insentif agar proses pemindahan ASN tidak berlangsung alot.
 
"Kalau enggak ada ini (insentif), alot pasti; tetapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi.

Jokowi mengakui, pemindahan ASN ke luar Jawa terkesan lebih rumit, sehingga dibutuhkan pemberian insentif.
 
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu juga biasa saja. Sekarang, kok, jadi agak rumit. Tapi kalo nanti sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah, moga-moga semuanya selesai," tuturnya.  

Sementara itu, Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (27/10) menuturkan, 47 tower rusun ASN dengan skema APBN sudah terkontrak dan sudah mulai dibangun. Rusun ASN tersebut secara keseluruhan ditargetkan selesai pada akhir 2024.

Namun, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 12 tower rusun ASN di IKN dapat selesai pada Juli 2024. Sebanyak 12 tower rusun ASN ini mampu mengakomodasi sekitar 2.100 unit.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, progres pembangunan Rusun ASN di IKN Nusantara per 19 Oktober mencapai sekitar 1 – 2%. Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit.
 
Kemudian, Rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.
 
Masing-masing tower setinggi 12 lantai, terdiri atas lantai 1 dan 2 yang dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fitness, public space, dsb), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan tiga kamar tidur.

 Sekadar mengingatkan, periode 2022-2024 merupakan periode pemindahan tahap awal ke IKN Nusantara. Di periode ini pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung-gedung pemerintahan dan perumahan, juga pemindahan ASN tahap awal menjadi focus yang harus dituntaskan.