Pemerintah Mesti Lobi WHO Jadikan Indonesia Pusat Vaksin

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mendesak pemerintah Indonesia untuk melalukan lobi pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar Indonesia menjadi salah satu pusat produksi vaksin global. Indonesia tepat dijadikan pusat produksi vaksin karena masih membutuhkan banyak vaksin covid-19.

“Langkah ini positif dan patut didukung. Pemerintah harus melakukan upaya serius dan sungguh-sungguh agar Indonesia dipilih sebagai salah satu pusat produksi vaksin global oleh WHO,” urai Netty dalam keterangan media, Selasa (21/9).

Ia berharap, jika Indonesia dijadikan pusat produksi vaksin global maka akan terjadi transfer teknologi ke negara berkembang, khususnya di bidang farmasi. Selain itu, stimulasi infrastruktur kesehatan di Tanah Air juga akan berkembang.

Apalagi, kata Netty, sempat terjadi ancaman hambatan pasokan vaksin covid-19 dari negara maju produsen vaksin ke negara berkembang, termasuk Indonesia melalui fasilitas COVAX dan AVAT yang berpotensi merugikan negara berkembang.

“Pada masa pandemi ini, terlihat jelas ketimpangan infrastruktur kesehatan antara negara berkembang dan negara maju yang berdampak pula pada ketidakadilan akses dan distribusi vaksin global," imbuh dia.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR ini menambahkan, Indonesia cocok dijadikan pusat produksi vaksin global juga karena cuaca di Tanah Air cenderung stabil. Maka hal ini bisa menjadi nilai lebih yang diajukan ke WHO karena tidak perlu khawatir persoalan perubahan cuaca.

“Kita negara tropis dengan hanya dua musim, musim hujan dan kemarau yang kondisi cuacanya lebih stabil sehingga tidak perlu khawatir soal perubahan cuaca yang ekstrem. Kondisi alamiah ini tentu dapat dijadikan nilai tawar di hadapan WHO,” papar dia.

Menurut dia, pemerintah perlu menyusun strategi agar peluang menjadi produksi vaksin covid-19 global tidak hilang. Karena, sejatinya Indonesia memenuhi syarat untuk menjadi pusat produksi vaksin global.

"Apabila peluang ini lepas, maka kita akan merugi. Bukan soal hitungan kerugian material, tapi yang lebih penting adalah hilangnya kesempatan membangun kemandirian di bidang farmasi,” tutur dia.