Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

KESRA

04 Mei 2021|12:47 WIB

Pemerintah Kaji Ulang Biaya PCR Bagi Pekerja Migran

Pemerintah nilai pekerja migran punya kontribusi. Anggaran negara mesti dihitung ulang

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi PCR COVID-19 massal. ANTARAFOTO/Asprilla Dwi Adha

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menegaskan, pemerintah akan membuat kebijakan terkait biaya tes PCR (polymerase chain reaction) dan vaksinasi bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Hal itu menyusul kewajiban tes PCR dan vaksinasi bagi CPMI.

“Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan,” ungkap Moeldoko melalui keterangan persnya, Selasa (4/5).

Menurut Moeldoko, PMI sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa dari negara. Dia menilai, peran mereka terhadap pergerakan roda ekonomi bangsa sangat besar dan signifikan. 

Bahkan, lanjutnya, negara memperoleh cadangan devisa hingga Rp159,6 triliun pada 2020. Ini mengindikasikan masa depan bangsa salah satunya berada pada diaspora tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Tidak hanya itu, menurut dia, negara tidak hanya melihat PMI sebagai penggerak sumbu ekonomi. Mereka juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan merepresentasikan Indonesia di dunia internasional. 

“Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi mereka,” kata dia.

Pada pertengahan tahun 2020, pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI dalam masa adaptasi kelaziman baru (new normal). Itu semua dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing.

Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 CPMI ke Jepang yang merupakan bagian dari perjanjian Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Namun Moeldoko meminta, kementerian/lembaga (K/L) terkait tidak hanya fokus pada pengiriman CMPI ke Jepang saja. 

“Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian, sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar Moeldoko.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Suhartono menjelaskan, tahun lalu Indonesia mengirimkan sebanyak 114 PMI bidang perawat kesehatan dan careworker batch ke-13 ke Jepang. 

Saat itu, PCR test kepada PMI difasilitasi pemerintah melalui kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. “Ke depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi. Sehingga kami akan diskusikan hal ini,” tutur Suhartono.

Sementara itu, Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menilai, kebijakan dan regulasi fasilitas tes PCR dan vaksinasi bagi PMI perlu disusun. Terutama terkait dengan kriteria hingga jumlah PMI. “Harus berhitung ulang untuk anggaran 2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama,” imbuh Nadia.

Keputusan ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus turun tangan mengatasi persoalan PCR test dan vaksinasi bagi PMI. Apalagi, masih banyak PMI yang tergolong orang tidak mampu. "Selain itu, Kemenkes juga siap mendukung pelaksanaan PCR test dan vaksinasi bagi PMI karena secara fasilitas sudah terpenuhi," pungkas Nadia.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA