NASIONAL
08 April 2024
17:59 WIB
Pemerintah Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Umrah Backpacker
Pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif untuk PPIU yang diketahui memfasilitasi jemaah umrah backpacker
Penulis: Ananda Putri Upi Mawardi
Editor: Nofanolo Zagoto
Ilustrasi umrah backpacker. Foto/Instagram
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau agar masyarakat yang melaksanakan ibadah umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak melaksanakan umrah dengan cara backpacker.
Hal itu disampaikan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan itu menyebut ibadah umrah dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU.
Hal itu disampaikan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan itu menyebut ibadah umrah dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU.
“Tujuannya agar masyarakat yang melaksanakan ibadah umrah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan sesuai syariat Islam,” ujar Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kemenag, Suviyanto, melalui keterangan tertulis, Senin (8/4).
Ia menyebut, PPIU telah diminta untuk tidak memfasilitasi jemaah yang ingin berangkat umrah secara mandiri. Kalau PPIU diketahui memfasilitasi jemaah umrah nonPPIU, pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif.
Untuk mengatasi persoalan umrah backpacker, Suviyanto mengatakan, pihaknya akan mengusulkan penguatan regulasi dengan mengajukan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan komunikasi regulasi dengan Arab Saudi.
"Agar mereka (Arab Saudi) juga mengetahui bahwa Indonesia mengatur jemaah umrah agar mereka tetap terlindungi dan terlayani dengan baik selama di Arab Saudi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, meminta masyarakat untuk menghindari umrah backpacker. Hal ini karena umrah memiliki sejumlah aturan peribadatan yang harus dipenuhi. Aturan ini tidak dipahami semua jemaah.
Di samping itu, pemesanan hotel dan makanan di Arab Saudi bisa berbeda dengan budaya di Indonesia. Jika jemaah tidak terbiasa dengan tata cara di sana, pengalaman umrah bisa kurang memuaskan.
Ia menyebut, PPIU telah diminta untuk tidak memfasilitasi jemaah yang ingin berangkat umrah secara mandiri. Kalau PPIU diketahui memfasilitasi jemaah umrah nonPPIU, pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif.
Untuk mengatasi persoalan umrah backpacker, Suviyanto mengatakan, pihaknya akan mengusulkan penguatan regulasi dengan mengajukan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan komunikasi regulasi dengan Arab Saudi.
"Agar mereka (Arab Saudi) juga mengetahui bahwa Indonesia mengatur jemaah umrah agar mereka tetap terlindungi dan terlayani dengan baik selama di Arab Saudi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, meminta masyarakat untuk menghindari umrah backpacker. Hal ini karena umrah memiliki sejumlah aturan peribadatan yang harus dipenuhi. Aturan ini tidak dipahami semua jemaah.
Di samping itu, pemesanan hotel dan makanan di Arab Saudi bisa berbeda dengan budaya di Indonesia. Jika jemaah tidak terbiasa dengan tata cara di sana, pengalaman umrah bisa kurang memuaskan.
"Ada biro-biro umrah, travel perjalanan ibadah umroh, yang akan siap membantu umat untuk bisa menjalankan umrah dengan baik," ujar Yaqut, seperti diberitakan Antara, Februari lalu.
