Pemerintah Diingatkan Kajian Sebelum Buat Food Estate

JAKARTA - Peneliti Yayasan Madani Berkelanjutan Sadam Afian Richwanudin mengingatkan pelaksanaan food estate atau lumbung pangan dan cetak sawah yang direncanakan pemerintah, mesti didahului dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

Langkah itu perlu diambil berkaca dari pengalaman masa lalu, mengingat program food estate, yang mulai dilakukan sejak 1970-an dengan banyak lahan dibuka secara luas, tak semuanya berhasil.

"Seperti di Merauke dan beberapa lokasi lain banyak yang sudah dibuka segala macam, sudah dicoba ditanam, tapi ternyata ketika dicoba airnya tidak ada, jadi ya lahan-lahannya terlantar akhirnya. Beberapa memang dimanfaatkan masyarakat pada akhirnya, tapi kan itu tidak sesuai dengan tujuan food estate, dan sudah terlanjur dibuka gitu, sudah ada dampak negatifnya dirasakan," jelas dia dikutip dari Antara, Jumat (8/11).

Meskipun tidak semua lahan food estate berupa tutupan hutan atau gambut yang ketika dibuka akan berdampak pada pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) dan kemampuan penyimpannya, beragam ekosistem jenis lain juga memiliki peran ekologis yang perlu dipertimbangkan.

"Yang harus kita lihat di situ juga ada bagaimana kemampuan lahan kering itu untuk menampung masyarakat yang ada di situ, mendukung atau daya dukung daya tampung, terhadap kemampuan ekologi atau kemampuan hidup masyarakat yang ada di situ, dan itu juga harus jadi perhatian pemerintah," sambung dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah tiga juta hektare (ha) untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Program itu sudah dimulai di Merauke di Papua Selatan serta di Kalimantan Tengah. Dalam pernyataan pada 28 Oktober lalu, Mentan menyebut dalam waktu dekat program cetak sawah akan dilakukan juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, dan lainnya.