Pemerintah Diingatkan Bisa Boikot Produk Israel

JAKARTA - Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna menilai, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa menyerukan pemboikotan kepada produk Israel yang ada di Tanah Air. Hal ini dapat dilakukan untuk merespons kekerasan Israel kepada warga Palestina.

Pemboikotan ini bisa dilakukan melalui instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat sampai daerah untuk tidak membeli produk Israel.

"Tindakan nyata yang bisa mengurangi eskalasi Israel, yaitu menekan ekonomi (Israel). Dampaknya lumayan signifikan, kalau lewat militer sulit," ujar Shofwan dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Shofwan menilai pemboikotan ini juga merupakan salah satu cara nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah jika Indonesia serius dalam memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurutnya langkah ini bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selama ini, hubungan ekonomi kedua negara terbatas dalam impor dan ekspor.

Sekretaris Eksekutif Pusat Studi ASEAN FISIP UI ini menambahkan, pemboikotan juga selaras dengan program hilirisasi dan industrialisasi agar tidak tergantung kepada suatu produk impor.

"Saya setuju Indonesia yang punya komitmen tegas (terhadap kemerdekaan Palestina) harusnya ikut boikot produk Israel," tegas Shofwan.

Setahu dia sudah banyak negara yang menerapkan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) terhadap produk Israel.

Kalau seluruh negara pendukung Palestina bersatu untuk menerapkan gerakan BDS, lanjut Shofwan, skala pemboikotannya akan tinggi dan memberikan dampak signifikan.

"Harus ada gerakan BDS, boikot pada produk Israel, misalnya sampai Israel menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina," tutur dia.