Pemerintah Akselerasi Tipe Rumah Sakit Daerah Terpencil

JAKARTA - Pemerintah akan menaikkan kualitas RSUD di 66 kabupaten dan kota terpencil dan terbelakang dari Tipe D menjadi C untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkualitas sebagai upaya mengakselarasi satu program Quick Win.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati menyebutkan, peningkatan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan satu dari tiga program Quick Win bidang kesehatan. Dua program lain yaitu, cek kesehatan gratis saat ulang tahun, dan pengentasan tuberkulosis (TBC).

Widyawati menyebutkan, Kemenkes mengakselerasi program itu dengan melakukan peletakan batu pertama program peningkatan kapasitas dan kualitas 66 RSUD di RSUD Reda Bolo, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, yang direncanakan pada Jumat (17/01).

Dia menilai, Quick Win merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan medis. Dengan peningkatan status RSUD nantinya tidak hanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tetapi juga mampu menyediakan pelayanan spesialistik dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca: Menkes Target Bangun 66 RS di Daerah 3T

Adapun RS Tipe C diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Dia menyebutkan kehadiran tenaga spesialis ini memungkinkan penanganan kasus medis yang lebih kompleks langsung di lokasi, tanpa perlu merujuk pasien ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi.

Selain itu, RS Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih, guna meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.

"Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, RS Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat," kata Wiwid dikutip dari Antara, Rabu (14/1).

Namun demikian, menurut dia, tantangan utama dalam Quick Win ini adalah keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, masih terdapat kekurangan lebih dari 600 dokter spesialis, baik spesialis dasar maupun spesialis dengan kompetensi khusus seperti kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU) yang sangat dibutuhkan untuk mendukung transformasi ini.

“Kami memahami tantangan ini, tetapi kami yakin dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pihak swasta, kekurangan tenaga medis dapat segera teratasi,” lanjut Widyawati.

Dia menyebutkan sejumlah daerah yang menjadi prioritas untuk program ini termasuk Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, dan Sulawesi.

"Program ini dirancang untuk memastikan daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak mendapatkan perhatian lebih dulu," urai Widyawati.

Dia menambahkan, proses peletakan batu pertama atau groundbreaking dijadwalkan mulai Januari 2025 dengan target operasi penuh pada 2026.