Pemda Harus Upayakan Transformasi Kesehatan Primer

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Y. B. Satya Sananugraha mengungkapkan, pemerintah daerah harus memberi perhatian khusus pada transformasi layanan kesehatan primer agar memberi pelayanan dapat maksimal untuk masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengutamakan investasi kesehatan, dengan fokus kepada upaya promotif dan preventif. Sebab kedua hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai layanan kesehatan dasar masyarakat.

“Konsep integrasi pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu kunci yang penting untuk mengoptimalkan peran pelayanan kesehatan primer, hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional,” ujar Satya dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (1/9).

Satya mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan upaya integrasi layanan kesehatan primer yang dapat memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Dalam menyiapkan upaya ini pun, masyarakat harus menjadi subjek layanan berdasarkan kebutuhan kesehatan dalam siklus hidupnya, bukan pelayanan berbasis program.

Hal yang juga harus menjadi perhatian adalah proses digitalisasi dalam tata kelola pelayanan kesehatan primer. Hal ini juga perlu dibangun secara beriringan.

Integrasi pelayanan kesehatan primer sendiri merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang berfokus pada tiga hal utama, yakni siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa.

“Puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam integrasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan terpadu melalui berbagai layanan preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat,” ujar Satya.

Berdasarkan data yang ada, dari 10.374 puskesmas, baru terdapat 54,9% puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan, sekitar 4.1% puskesmas yang tidak memiliki dokter, 43,71% puskesmas memiliki prasarana sesuai standar, dan 51,35% puskesmas memiliki alat kesehatan standar.

Di samping itu, kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan di puskesmas masih belum merata antarwilayah.

“Persoalan ini memerlukan upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui perluasan jejaring pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas kepada masyarakat,” ujar Satya.