Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

KESRA

09 Juni 2021|19:35 WIB

Pemda Berwenang Tunjuk Sekolah Swasta Ikut PPDB Online

Orang tua siswa diminta tidak khawatir jika anaknya tidak mendapat sekolah negeri

Penulis: Wandha Nur Hidayat,

Editor: Nofanolo Zagoto

ImageSiswa dibantu gurunya mengikuti PPDB secara online di SMPN 2 Ciamis, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). ANTARAFOTO/Adeng Bustomi

JAKARTA – Irjen Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, dinas pendidikan punya wewenang untuk menunjuk sekolah swasta yang bisa ikut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2021. Akan tetapi, tidak boleh memaksa sekolah tersebut untuk ikut.

"Karena harus dihitung ada sisa enggak bangkunya. Berapa bisa menampung? Oh hanya menampung lima. Cari lagi sekolah swasta yang lain. Jadi tetap bersinergi ya, tidak boleh memaksa," ujarnya dalam dialog daring tentang PPDB Online 2021, Rabu (9/6).

Dia menjelaskan, salah satu pertimbangan untuk melibatkan sekolah swasta dalam PPDB Online 2021 adalah adanya keberatan dari sekolah swasta pada PPDB tahun lalu. Saat itu banyak sekolah negeri yang menambah jumlah kursi untuk menerima siswa baru.

Penambahan kapasitas kelas atau siswa itu membuat sekolah swasta khawatir tidak akan mendapat siswa baru. Terlebih sekolah negeri hingga jenjang SMP masih tidak dipungut biaya alias gratis, sedangkan untuk sekolah swasta umumnya dipungut biaya.

"Kami mengatakan oke kalau swasta komplain, swasta harus bantu pemerintah daerah, harus juga ikut PPDB bersama dengan sekolah negeri. Saat ini, kami buka kesempatan yang lebih luas daripada yang sebelumnya," ungkap dia.

Chatarina menuturkan, pelibatan sekolah swasta sudah secara eksplisit diatur di dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Dengan pelibatan ini, sekolah swasta harus membantu pemda meningkatkan mutu pendidikannya, terlebih bagi yang menerima dana BOS.

"Nanti pemda dapat menunjuk mana kira-kira sekolah swasta yang dapat menampung sisa anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri karena jarak. Jadi jangan khawatir dapat yang enggak bagus karena diseleksi dengan jarak," urai Chatarina.

Bukan Penentu Keberhasilan
Orang tua siswa diminta tidak khawatir jika anaknya tidak mendapat sekolah negeri. Pasalnya, menurut Chatarina, nama sekolah kini tidak lagi menjadi penentu keberhasilan pendidikan anak karena sudah tidak ada sekolah unggulan dengan sistem zonasi.

Lebih lanjut, hasil nilai Ujian Nasional (UN) dan nama sekolah di SMA pun tidak lagi menjadi penentu dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Jadi orang tua siswa hanya perlu fokus agar anaknya memiliki semangat dan tanggung jawab untuk belajar.

"Sekarang sudah heterogen nilai-nilainya dengan zonasi. Bahkan nanti stigma-stigma sekolah itu akan teruji sendiri secara alami bahwa sekolah yang dianggap favorit puluhan tahun itu, dengan sistem zonasi, masih bagus enggak siswa masuk di PTN-nya," katanya.

Chatarina mengatakan, pihak PTN pun akan melihat bahwa ternyata siswa lulusan SMA yang dulu dianggap unggulan tidak lagi bagus. Sebaliknya, pihak PTN mungkin akan menemukan siswa-siswa yang bagus dari sekolah yang selama ini kurang diminati.

Menurut Chatarina, sistem PPDB menjadi mekanisme seleksi alam untuk meningkatkan mutu sekolah-sekolah. Dengan pengutamaan pada jalur zonasi, maka guru-guru harus siap untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa dengan level kepintaran yang heterogen.

"Karena itu, nanti dari PTN pun akan melihat perubahan. Ini yang disebut ada masa transisi minimal lima tahun karena Indonesia sangat luas. Ini masuk tahun ketiga dari penerapan PPDB sejak 2018," imbuhnya.  

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA