Pejabat Kemenag Diduga Minta Uang Untuk Kuota Haji 

JAKARTA - Pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) diduga meminta uang pada pihak swasta agar mendapatkan kuota haji khusus tambahan pada 2024.

Informasi permintaan uang itu, kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dari hasil pemeriksaan pada sejumlah saksi, termasuk pemilik travel haji dan umrah.

"Jadi, selama ini informasinya bawa ada permintaan dari oknum di Kementerian Agama yang memberikan kuota tersebut, tentang sejumlah uang," kata Asep, di KPK, Kamis (2/10).

Asep memaparkan, permintaan uang itu diduga untuk mempercepat pendapatan kuota haji tambahan.

"Jadi mereka sudah dari atas itu, sudah memang hubungannya itu dengan beberapa oknum yang ada di Kementerian Agama saja, gitu ya. Tidak sampai ke wilayah," tambah Asep.

Baca juga: KPK Sebut 13 Asosiasi, 400 Travel Terlibat Korupsi Haji   

Artinya, tidak ada keterlibatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag dalam kasus ini. Sebab, kewenangan pembagian kuota itu berada di tingkat pusat.

"Sebagaimana halnya juga kuota haji yang biasanya itu tidak sampai juga ke kanwil, gitu ya. Jadi, itu di Kementerian Agamana, seperti itu," kata Asep.

KPK terus mendalami modus jual beli kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag). Dari perkembangan kasus ini, penyidik KPK mengungkap uang dugaan korupsi kasus ini diberikan secara berjenjang hingga ke pejabat Kemenag.

Asep mengatakan, proses pemberian uang tersebut tidak dilakukan secara langsung dari pihak agen travel.

Tentang dugaan jual beli kuota ini berkaitan dengan kasus korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Asep menyebut, pihak swasta harus menyetor USD2.600 hingga USD7.000 untuk mendapatkan kuota tambahan.

Akan tetapi, Asep enggan menyebut sosok pimpinan Kemenag yang diduga menerima sejumlah uang tersebut. Dia hanya memastikan uang itu mengalir melalui perantara.