Selamat

Rabu, 12 Mei 2021

POLITIK

03 Mei 2021|14:31 WIB

PDIP: Jokowi Tepat Angkat Megawati Jadi Dewan Pengarah BRIN

Konsisten suarakan inovasi dan riset. Penggagas awal BRIN ke Jokowi

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageMegawati Soekarnoputri. Antarafoto

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah tepat.

Ia menyebutkan, Megawati adalah ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya inovasi dan riset demi kemajuan bangsa. Bahkan kata dia, Mega adalah sosok penggagas awal BRIN terbentuk.

"Megawati penggagas awal dari BRIN dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (3/5).

Hasto mengatakan, Megawati sejak awal memang ingin BRIN fokus pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna dan teknologi. Menurutnya, kini BRIN telah memasuki babak baru bagi kemajuan Indonesia.

"Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," ucapnya.

Ia mengungkapkan, PDIP mendukung penuh keputusan Jokowi menempatkan Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai infrastruktur kemajuan bangsa. Terlebih, hal ini dilakukan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari.

Para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta, lanjut dia, merupakan sosok pemimpin negarawan dan sekaligus pembelajar yang baik. Seluruhnya menempatkan konsep kemajuan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Para pendiri bangsa kental dengan tradisi sebagai pembelajar yang baik yang kedepankan riset dan inovasi," tambah Hasto.

Sementara, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, menolak pembentukan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan dijabat oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati.

Menurut dia, pembentukan dewan pengarah BRIN tidak tepat karena secara de-jure tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum posisi Dewan Pengarah dalam struktur organisasi BRIN termasuk dalam UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek).

"Memang ada dalam RUU HIP. Tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan dalam Perpres No. 74/2019 tentang BRIN dan Kepres No. 103/2001 tentang Lembaga Pemerintah Non-Departemen, struktur organisasi yang ada hanya terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi dan Unit Pengawasan. Dalam struktur organisasi LPNK tidak ada jabatan Dewan Pengarah.

Secara substansial Mulyanto menegaskan, BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya, apalagi yang bersifat ideologis dari BPIP.

"Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal. Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi. Namun hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri," paparnya.

Ke depannya, Mulyanto meminta pemerintah segera memperjelas bentuk organisasi BRIN apakah akan dikategorikan sebagai LPNK atau LNS. Karena di dalam Perpres No. 74/2019 tentang BRIN belum secara jelas disebutkan BRIN sebagai LPNK. 

"Sesuai UU di Indonesia hanya dikenal tiga bentuk lembaga pemerintahan yakni Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktur (LNS)," tutur Mulyanto. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA