PDIP Dapat Jatah Ketua Komisi Di DPR Paling Banyak

JAKARTA - DPR menggelar Rapat Paripurna kelima masa sidang I tahun 2024-2025 dengan sejumlah agenda, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 22 Oktober 2024. Salah satu agendanya, yaitu penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta para anggota.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani ini memutuskan PDIP mendapatkan jatah ketua komisi paling banyak dengan 4 ketua komisi dan 16 wakil ketua komisi dari 20 AKD yang ada.

PDIP mendapat kursi ketua di Komisi I, Komisi V, Banggar dan BAKN. Sisanya, PDIP menempatkan wakil ketua di masing-masing AKD, dari Komisi II sampai Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

Sementara Partai Golkar mendapat jatah 3 ketua komisi dan 17 wakil ketua komisi. Partai Beringin menempatkan tiga ketua komisinya di Komisi X, Komisi XI dan Komisi XII. Sisanya, Golkar menempatkan wakil ketua.

Partai Gerindra mendapatkan 3 ketua komisi dan 16 wakil ketua komisi. Gerindra memilih tiga ketua komisi itu di Komisi III, Komisi IV dan Badan Legislasi (Baleg).

Partai NasDem mendapat 3 ketua komisi dan 6 wakil ketua komisi. Ketua komisi Partai NasDem ditempatkan di Komisi II, Komisi IX dan Komisi XIII. Lalu PKB 2 ketua komisi dan 9 wakil ketua komisi. PKB menempatkan dua ketua di Komisi VI dan Komisi VIII.

PKS mendapatkan 2 ketua komisi dan 6 wakil ketua komisi. Ketuanya ditempatkan di BKSAP dan BAM. PAN mendapat 2 ketua komisi dan 4 wakil ketua, ketuanya ditempatkan di Komisi VII dan MKD. Lalu Partai Demokrat hanya mendapat 1 ketua komisi dan 6 wakil ketua komisi, satu ketua komisi menempati BURT.

Namun, pada Rapat Paripurna ini tidak diberikan informasi lebih lanjut terkait nama-nama yang mengisi ketua dan wakil ketua di setiap AKD. Dari bocoran yang beredar, baru Utut Adianto yang menempati Ketua Komisi I, Lasarus menempati Ketua Komisi V dan Netty Prasetiyani yang menjadi Ketua BAM.

"Ketua Komisi I InsyaAllah grandmaster (Utut Adianto). Kalau Komisi V, Lasarus kali ya," ungkap Anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).