PDIP Bakal Sanksi Kader Deklrasi Capres 2024

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan, sanksi bakal diberikan bagi kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden (capres) 2024 mendahului keputusan partai.

Hasto menekankan PDIP telah memberikan kewenangan dan mandat terkait penetapan capres dan cawapres 2024 kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berdasarkan hasil Kongres V PDIP yang digelar tahun 2019 lalu.

"Jika ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi capres sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," urai Hasto dalam siaran pers, Selasa (21/9).

Ia sampaikan, sejauh ini PDIP masih menimbang dalam memutuskan pencalonan pada Pilpres 2024 nanti. Berkaca dari pengalaman PDIP saat Megawati memutuskan untuk menetapkan Joko Widodo sebagai capres pada Pilpres 2014 dan 2019, maka publik diminta bersabar.

"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan capres dan cawapres, semuanya agar bersabar," papar Hasto.

Saat ini, Hasto meminta agar kader-kader PDIP lebih fokus untuk menangani pandemi covid-19. Apalagi, menurut dia tahapan Pemilu 2024 masih jauh karena dalam tahap pembahasan antara DPR, pemerintah, dan KPU.

"Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk pascapenetapan secara resmi pasangan calon dari partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," tegas dia.

Belakangan, nama Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo diisukan menjadi calon presiden pada 2024. Hal ini lantaran Ganjar unggul dalam beberapa kali survei.

Relawan Jokowi Mania (Joman) juga menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Namun, pihak PDIP terkesan sinis dengan aktivitas Ganjar yang dinilai maju sendiri karena belum ditetapkan secara resmi oleh partai.