Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

22 Juli 2021|16:57 WIB

Paruh Pertama 2021, Kejagung Selidiki 860 Dugaan Korupsi

Sita pula aset tersangka korupsi Rp14 triliun

Penulis: James Fernando,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageJaksa Agung ST Burhanuddin saat konpers penangkapan buronan Adelin Lis. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA – Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin menyampaikan, paruh tahun 2021, jajaran di lembaga itu menyelidiki 860 dugaan tindak pidana korupsi.

Sementara, jajaran Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus telah menaikan 847 perkara ke tingkat penyidikan. 

“Ada 654 perkara di tingkat penuntutan. Lalu, 605 perkara berada di tahap eksekusi,” sebut dia saat perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61, Kamis (22/7). 

Jaksa Agung menyebut, dari penanganan perkara itu tim penyidik telah menyita aset para tersangka senilai lebih dari Rp14 triliun.

Sementara itu di Bidang Tindak Pidana Umum, perkara yang telah masuk dalam tahap penuntutan mencapai 56.987 perkara. Sementara, 43.962 perkara di tahap eksekusi. 

Korps Adhyaksa selama pandemi covid-19 telah melaksanakan persidangan secara dalam jaringan (daring) sebanyak 339.090 perkara. Dari seluruh total perkara itu, 46 di antaranya dihentikan

"Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 46 perkara," papar Burhanuddin, dalam keterangan resminya, Kamis (22/7).

Sejauh ini, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejagung telah membentuk Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan (Pokja Akses Keadilan) berdasarkan Keputusan JA No. 166/2021 dan terbitnya Pedoman No. 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

Dasar aturan tersebut merupakan kelanjutan dari penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif dan sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Nasional.

Burhanuddin meminta jajarannya untuk menggunakan hati nurani dalam menangani perkara pelanggaran terkait covid-19. Meskipun, jaksa harus memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar terkait covid-19 tersebut.

"Terapkanlah tuntutan yang proporsional berdasarkan Hati Nurani,” tambah Burhanudin.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung meminta jajarannya agar tak menjadikan hukum sebagai alat pemiskinan bagi rakyat kecil dalam situasi sulit. Hukum yang tegas bukan berarti memberlakukan hukuman yang berat. Melainkan, hukum yang terukur dan proporsional dan mampu memberikan kemanfaatan bagi semua orang.

“Jaga marwah institusi dengan bekerja secara cerdas, integritas, profesional, dan berhati nurani,” imbuh Jaksa Agung. 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER