Partai Politik Perlu Bangun Budaya Antikorupsi

JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri mendorong partai politik (parpol) turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya antikorupsi. Sebab, saat ini, korupsi masih menjadi keprihatinan bersama.

"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya," kata Firli saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDI Perjuangan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (22/3).

Selain korupsi, Firli menyampaikan beberapa permasalahan lain yang sedang dihadapi Indonesia. Di antaranya narkoba, terorisme, dan radikalisme.

Pada kesempatan itu, Firli memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. 

"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli dalam siaran persnya.

Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.

Oleh karena itu, dia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik (parpol). Semua harus punya peran memerangi korupsi. Sebab korupsi yang merugikan uang negara dan mempersulit tercapainya tujuan bernegara.

Parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Parpol juga menjadi pihak yang menentukan segala lapisan kepemimpinan. "Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ucap Firli.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil pada acara pendidikan kader PDI Perjuangan.

"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, semua kader PDI Perjuangan harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.

Hasto pun memastikan internal PDI Perjuangan mendukung komitmen antikorupsi. PDIP kata dia membuka ruang besar melalui merit system, termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.

Budaya antikorupsi, kata dia, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi, melalui ketetapan, nilai dalam berpartai. "Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," papar Hasto.

Hasto memastikan, pelatihan kader PDI Perjuangan tidak hanya menyangkut aspek kognitif. Akan tetapi juga, komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi.