Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

30 April 2021|14:59 WIB

Pakar Yakin Dunia Memahami Berlakunya UU Terorisme Di Papua

Selama ini, ada tiga kategori penggunaan kekerasan di Papua

Oleh: Nofanolo Zagoto

ImageIlustrasi terorisme. Shutterstock/dok

JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, yakin dunia dan masyarakat internasional bisa memahami langkah pemerintah Indonesia memberlakukan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme atas penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu di Papua.

"Masyarakat internasional akan memahami penggunaan kekerasan oleh pemerintah bukanlah justifikasi untuk bertindak secara represif di tanah Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (30/4).

Hikmahanto merasa pemberlakuan UU Terorisme oleh pemerintah di Papua sudah tepat. Sebab, penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu yang melawan pemerintah yang sah di Papua telah sampai pada penggunaan kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu setidaknya mendapati ada tiga kategori penggunaan kekerasan di Papua. Pertama, kategori penggunaan kekerasan dalam bentuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pihak-pihak seperti ini, kata dia, menggunakan kekerasan, namun mereka tidak ada niatan untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatisme.

Kedua, kategori penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI. "Ini dalam UU TNI disebutkan sebagai separatisme bersenjata. Pihak-pihak yang menggunakan kekerasan dengan jelas memiliki ideologi untuk memisahkan diri," kata dia.

Adapun yang menjadi target penyerangan dengan menggunakan senjata, lanjut Hikmahanto, adalah instalasi militer atau pemerintahan. Sama sekali bukan penduduk sipil.

Kategori terakhir, penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan suasana teror. Dalam Pasal 6 UU Terorisme jelas disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut.

Ia mengatakan, inti dari Pasal 6 UU Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror. Dalam konteks target serangan bisa ke siapa saja tidak hanya instansi militer atau pemerintah tetapi juga masyarakat sipil yang tidak berdosa.

"Bagi mereka yang melancarkan serangan teror yang penting adalah menimbulkan suasana teror, sehingga apa yang menjadi tuntutan pelaku akan mudah dikabulkan oleh pihak yang dituntut (pemerintah)," kata dia.

Berdasarkan UU Terorisme, maka kini tidak hanya Polri yang dapat menghadapi pelaku teror, tetapi juga TNI.

Hikmahanto juga mengatakan, penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu yang terjadi di Papua tidak mungkin dihadapi oleh pemerintah dengan kesejahteraan tetapi harus digunakan juga penggunaan kekerasan.

Sementara itu, pengamat terorisme dan intelijen Ridlwan Habib, menyampaikan tiga konsekuensi setelah KKB berubah dan ditetapkan menjadi teroris.

"Pertama ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU Nomor 5 tahun 2018," kata Direktur The Indonesia Intelligence Institute itu di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (30/4).

Senada dengan Hikmahanto, kini Polri, kata dia, bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme.

"Namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi," kata dia.

Penyebutan Spesifik
Konsekuensi kedua menurut dia adalah penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua mesti berdasarkan pimpinan mereka.

Dia mengingatkan pemerintah jangan sampai salah menyebut kelompok teroris. Sebab hal ini akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung.

"Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen, kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya," ucapnya.

Konsekuensi berikutnya, Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos.

"Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU Nomor 5 tahun 2018," jelasnya.

Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua.

"Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme," kata dia lagi.

Dengan demikian, kata Ridlwan, perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.

"Pergantian istilah menimbulkan konsekuensi serius yang harus disiapkan pemerintah," ujarnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA