Pakar UGM Saran Kantin Sekolah Kelola MBG

JAKARTA - Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Sartono mengatakan, pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya dilakukan oleh kantin sekolah seperti praktik di negara-negara maju. Cara ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan sistem yang saat ini diterapkan.

Dia menjelaskan, makanan dari kantin sekolah tersaji segar sehingga risiko makanan basi bisa dihindari. Pengelolaan MBG oleh kantin sekolah dengan skala yang relatif kecil juga lebih terkontrol dan mudah dilakukan.

“Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik," jelas Agus dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (4/10).

Dia melanjutkan, jika mekanisme itu diterapkan, maka kebutuhan bahan baku bisa dipenuhi dari UMKM di sekitar sekolah, sehingga tercipta sirkulasi ekonomi yang baik. Di samping itu, sekolah mendapatkan dana utuh sebesar Rp15.000 per porsi MBG tanpa potongan.

Alternatif lain, dana bisa disalurkan secara tunai kepada siswa seperti penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Lalu, libatkan orang tua untuk menyiapkan bekal anak menggunakan dana itu. Jika ada anak yang tidak membawa bekal, guru di sekolah bisa memberi peringatan sebagai bentuk pengawasan.

"Cara seperti ini saya kira tidak saja menanggulangi praktek pemburu rente, tetapi juga dipercaya akan lebih efektif," tambah Agus.

Dia juga berpendapat, penyaluran MBG melalui  Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tak hanya memperpanjang rantai distribusi. Namun, juga menguntungkan pengusaha besar saja yang mampu terlibat dalam program mulia ini.

Dia menghitung, jika margin per porsi sebesar Rp2.000 dan satu SPPG melayani 3.000 porsi, maka keuntungan yang diperoleh per bulan mencapai Rp150 juta atau Rp1,8 miliar per tahun. Secara nasional, margin Rp2.000 dari Rp15.000 rupiah atau sekitar 13% juga merupakan jumlah yang besar.

Hal itu menegaskan pentingnya penerapan MBG dengan memberikan uang tunai kepada siswa. Hal ini mampu menekan kebocoran anggaran dan keuntungan pemburu rente sebesar Rp33,3 triliun.

"Saya kira masih belum terlambat, dan ajakan saya mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente," pungkas Agus.