c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

NASIONAL

25 Juni 2024

18:10 WIB

Pakar Sebut Pusat Data Nasional Tidak Bisa Dipulihkan

Chairman Lembaga Riset Siber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Dahlian Persadha mengatakan, Pusat Data Nasional yang mengalami serangan siber Brain Cipher Ransomware tidak dapat dipulihkan

Penulis: Aldiansyah Nurrahman

Editor: Nofanolo Zagoto

<p>Pakar Sebut Pusat Data Nasional Tidak Bisa Dipulihkan</p>
<p>Pakar Sebut Pusat Data Nasional Tidak Bisa Dipulihkan</p>

Foto ilustrasi peretasan. Shutterstock/Sergey Nivens

JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan berhari-hari imbas serangan siber Brain Cipher Ransomware. Chairman Lembaga Riset Siber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Dahlian Persadha mengungkapkan, PDN yang diserang ini tidak bisa dipulihkan atau recovery.

Maka dari itu, ketika Kementerian Kominfo mengatakan, PDN mulai dipulihkan secara bertahap, menurut Pratama, itu bohong. Sebab datanya sudah rusak sekali.

“Sehingga yang bisa dilakukan adalah kita minta kepada kementerian/lembaga (K/L), pemerintahan daerah yang mereka diharapkan masih punya backup manual dan itu pelan-pelan dinaikkan lagi, di-live kan lagi. Walaupun data yang lengkapnya ada di PDN yang sudah rusak,” jelasnya, dalam Workshop Kepemimpinan dalam Era Transformasi Digital di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (25/6).

Mengenai sistem imigrasi yang sekarang sudah online kembali, Pratama menjelaskan, hal itu bukan karena PDN berhasil dipulihkan.

“Karena yang menyerang PDN ini adalah serangan virus, serangan malware yang sifatnya ransom. Dia merusak semua file yang ada di dalam server PDN ini. Ada puluhan ribu server di sana, baik virtual ataupun fisik di rusak semua isinya, sehingga tidak bisa dibuka, tidak bisa dibaca, tidak bisa dijalankan. Mati lumpuh total,” ungkapnya.

Pratama mengatakan, dampak dari serangan ke PDN luar biasa. Sebab, K/L dan pemda dipaksa menggunakan PDN sebagai tempat hosting data dan sistemnya.

Di sisi lain, menurutnya, PDN tidak dilengkapi dengan keamanan yang kuat. Akibatnya ratusan sistem informasi lumpuh.

“Layanan publik terganggu, imigrasi tidak bisa melayani, LKPP tidak bisa jalan sistemnya, pemberian label halal itu berhenti total tidak bisa dijalankan,” katanya.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar