P3KE Jadi Data Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah menyiapkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

“Data tersebut dibuat by name by address dan sudah diverifikasi dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data dari BPS,” papar Muhadjir dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (4/10).

Dengan adanya data ini, Muhadjir harap, berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan bisa menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.

“Diharapkan tidak ada lagi salah sasaran, tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran,” lanjut Muhadjir seperti dia utarakan dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau.

Untuk itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran, dan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat. 

Dengan demikian, mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.

“Perlu dipastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin ini betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada,” sambung Muhadjir.

Muhadjir juga meminta kepada pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau berdasarkan data BPS Maret 2022 sebesar 1,40%, atau sebesar 100.330 jiwa. Sementara itu, jumlah persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 6,78% atau sebesar 485.030 jiwa.

Terkait hal tersebut, Syamsuar mengatakan, pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota telah berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya. 

Pihaknya pun telah menjalankan berbagai upaya, mulai dari strategi pengurangan beban sosial melalui bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan sosial, dan juga strategi pengurangan kantong kemiskinan dengan perbaikan lingkungan kumuh.

“Harapan Pak Presiden kita bisa melakukan tugas bersama Pemerintah, TNI-Polri kejaksaan, swasta dalam rangka bersama-sama menurunkan stunting di Indonesia termasuk pengendalian inflasi,” urai Syamsuar.