P2G Desak Aturan Standar Upah Minimum Guru Honorer | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

25 November 2021|11:27 WIB

P2G Desak Aturan Standar Upah Minimum Guru Honorer

Aturan berbentuk perpres untuk kesejahteraan 1,5 juta guru honorer

Penulis: Wandha Nur Hidayat,

Editor: Leo Wisnu Susapto

P2G Desak Aturan Standar Upah Minimum Guru HonorerGuru honorer butuh standar upah minimum yang layak. ANTARA.

JAKARTA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menerbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai standar upah minimum nasional untuk guru non-ASN. Perpres ini dinilai punya urgensi untuk menjamin kesejahteraan para guru honorer.

"Meski sudah ada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagian dari ASN, tapi belum mengakomodasi keberadaan guru honorer yang hampir 1,5 juta orang," urai Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam siaran persnya, Rabu malam (25/11).

Dia menjelaskan seleksi guru PPPK hanya baru menampung 173 ribu guru honorer dari total formasi yang dibuka 506 ribu secara nasional. Sementara upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah jauh di bawah UMP/UMK buruh.

Contoh, guru honorer SD di Kabupaten Karawang, Jawa barat diupah Rp1,2 juta, padahal UMK buruh daerah ini Rp4,7 juta per bulan. Lalu di Sumatra Barat, guru honorer SD diupah Rp500–800 ribu, sementara UMP/UMK di provinsi itu mencapai Rp2,4 juta per bulan.

"Di Kabupaten Aceh Timur Rp500 ribu per bulan, bahkan ada yang Rp400 ribu. Di Kabupaten Ende (NTT), guru honorer SMK negeri Rp700–800 ribu per bulan. Di Kabupaten Blitar Rp400 ribu untuk honorer baru, yang sudah lama Rp900 ribu," sambung Satriwan.

Berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah, rata-rata upah guru honorer di bawah Rp1 juta per bulan, bahkan banyak yang tidak sampai Rp500 ribu. Itu pun tak sedikit yang upahnya dibayarkan rapelan mengikuti cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Mana ada UMK buruh sebesar Rp400 ribu? Sedangkan bagi guru honorer banyak sekali. Pemerintah bisa melahirkan standar upah minimum bagi buruh sedangkan bagi guru tidak," tegas Satriwan.

Pembiaran upah bagi guru honorer tanpa ada ketentuan atau besarannya ditentukan kepala sekolah dan pemda tanpa standarnya, menurut dia, maka pemerintah sudah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Pada Pasal 14 ayat 1 huruf a dalam UU Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Satriwan mengatakan, dalam dokumen 'Status Guru' dari UNESCO dan ILO juga disebutkan guru berhak mendapat jaminan sosial. Di Pasal 126, misalnya, berbunyi bahwa semua guru tidak peduli sekolah apa pun jenisnya, mereka harus menikmati perlindungan berupa jaminan sosial yang sama.

Kemudian di Pasal 127 dinyatakan guru harus dilindungi oleh tindakan perlindungan jaminan sosial, mengingat diperinci dalam standar minimum konvensi jaminan sosial organisasi buruh internasional. Berupa jaminan pengobatan, tunjangan sakit, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan dalam pekerjaan, tunjangan keluarga, tunjangan melahirkan, tunjangan cacat, dan tunjangan ahli waris.

Satriwan menegaskan regulasi upah layak bagi guru sangat penting demi penghormatan profesi, sehingga profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Juga akan mendorong generasi muda yang unggul dan berprestasi untuk berminat menjadi guru.

"Kenyataannya profesi guru tak dihargai, tak bermartabat, karena upahnya tak manusiawi. Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara. Jadi itulah alasan urgensi dibuatnya perpres," tutupnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER