Ombudsman Saran Shelter WNI Bisa Libatkan Mahasiswa

JAKARTA – Ombudsman menyarankan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar melibatkan mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Tempat Singgah Sementara (TSS) atau shelter di luar negeri.

Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih menjelaskan, mahasiswa itu nantinya sebagai relawan atau tenaga sukarela.

“Jika ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, yang punya kesempatan untuk menjadi relawan tenaga sukarela di shelter, entah dalam rangka magang, entah dalam rangka penelitian, menurut saya itu sangat baik. Karena itu mungkin juga bisa mengurangi biaya,” katanya, dalam Focuss Group Discussion via daring, Rabu (13/7).

Berdasarkan data Kemenlu 2021, ada 76 TSS perwakilan RI di luar negeri. Jumlah itu tidak sebanding dengan WNI yang diperkirakan mencapai sembilan juta jiwa, serta banyaknya kasus yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Selain relawan, untuk mendukung optimalnya TSS, Najih meminta Kemenlu untuk menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di negara perwakilan atau lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Karena itu isu kemanusiaan, menurut saya memang berkaitan dengan masalah SDM itu bisa dilakukan kerja sama,” sebut dia.

Selain kerja sama dengan pihak luar, menurut Najih, Kemenlu perlu juga kerja sama dengan kementerian lainnya. Kerja sama dengan Kementerian Sosial berkaitan dengan menyusun regulasi dan pelaksanaan rehabilitasi, lalu dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berkaitan dengan digitalisasi, pendataan, dan sebagainya. Apalagi harapan pemerintah harus semua dipadukan dengan pelayanan terpadu lewat digital,” lanjut dia.

Dia bercerita, kerap kali institusi yang menjadi mitra kerja sama pengawasan dan pelayanan publik Ombudsman, seperti Kemenlu mengeluhkan kurangnya jumlah SDM.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani juga mendukung usulan Ombudsman. Dia juga minta di TSS ada fasilitas konseling petugas di TSS.

"Menjadi beban bagi yang kerja di perwakilan dan mengurusi shelter. Mereka bantu masalah orang, dan mereka sendiri harus kuat. Konseling bagi mereka menjadi wajib diperhatikan juga,” ucap dia.