Selamat

Kamis, 20 Januari 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

26 November 2021

18:17 WIB

NU: Kekerasan Seksual, Kejahatan Yang Lebih Berat Dari Korupsi

NU menyampaikan, RUU TPKS mendesak untuk disahkan

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

NU: Kekerasan Seksual, Kejahatan Yang Lebih Berat Dari Korupsi
Ilustrasi kekerasan seksual. Antarafoto

JAKARTA – Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PB NU), Marzuki Wahid menilai, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mendesak untuk disahkan.

Menurut dia, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang lebih berat daripada korupsi. Sebab korban dari kekerasan seksual sulit untuk dipulihkan karena mengalami trauma berat setelah kehormatan dan kesucian direnggut paksa.

"Korupsi saja sudah kejahatan berat, tetapi kekerasan seksual menurut saya lebih berat. Kalau korupsi bisa dipulihkan, kekerasan seksual sulit walaupun sudah direhabilitasi," ujar Marzuki dalam diskusi media DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/11).

Marzuki menyampaikan, pasal-pasal yang terkandung dalam RUU TPKS ini juga sejatinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Misalnya, kekhawatiran RUU TPKS akan melegalisasi perzinaan dan lesbian, gay, biseksual, transgender (LBGT).

RUU TPKS ini disebutnya justru sangat diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual, melindungi korban, pemulihan korban dan menindak pelaku sesuai hukum.

"Saya sudah membaca draf RUU TPKS dan saya tidak menemukan satu pasal pun yang melegalisasi zina atau LGBT. Ini RUU bagus banget menurut saya," ucap Marzuki.

Ia menambahkan, dalam perspektif agama juga sebenarnya kekerasan seksual adalah haram dan pencegahannya menjadi wajib. Maka, sudah sepantasnya RUU TPKS segera disahkan dan tidak dibenturkan dengan urusan agama.

Menurutnya, penolakan RUU TPKS ini hanya politisasi dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan lain. Imbasnya, agama dijadikan tameng atau alasan untuk menjegal RUU TPKS.

Kelompok tersebut menurut Marzuki mungkin memiliki ketakutan tersendiri. Mereka takut kelompoknya akan terseret kalau RUU TPKS disahkan. Untuk itu, publik juga perlu mulai memetakan kelompok mana yang menolak RUU TPKS ini sebagai tameng kepentingannya.

"Ada politisasi dan argumen yang mengada-ada. Saya enggak paham lah, mungkin ada kaitannya dengan masa lalunya. Enggak tau-lah, sepertinya mereka dihantui ketakutan sehingga kerangka pikirnya tidak clear," cetus Marzuki.

Saat ini, RUU TPKS masih berada di tingkat I atau tahap Panitia Kerja (Panja). Selanjutnya draf RUU TPKS akan disahkan ke Badan Legislasi (Baleg) dan kemudian diputuskan serta disahkan di Rapat Paripurna sebagai RUU usulan inisiatif DPR.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER