NTB Butuh Penanganan Darurat Bencana Kekeringan

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta, pemerintah melakukan langkah penanganan darurat bencana kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Dia menyebutkan, pemerintah pusat telah menyiapkan tiga upaya penanggulangan bencana kekeringan yang wajib dilakukan pemerintah daerah. Ketiga upaya tersebut di antaranya mendorong secara langsung distribusi air bersih menggunakan mobil tangki air, membuat sumur bor dalam, dan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan.

“Hari ini dilakukannya rapat koordinasi sebagai bentuk respon pemerintah atas bencana yang terjadi yang mana telah ditetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat oleh kabupaten dan kota di Provinsi NTB dan kami sudah minta pemda untuk mengutamakan tiga upaya ini,” lanjut Suharyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9).

Bencana kekeringan yang melanda wilayah NTB itu telah berdampak pada 71 kecamatan, 272 desa dan kelurahan, serta 515.205 jiwa terdampak. Bencana kekeringan ini telah menyebabkan krisis air bersih dan lahan pertanian seluas 10 hektare (ha) mengering.

Suharyanto memaparkan, bencana kekeringan tersebut terjadi salah satunya disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah NTB sesuai dengan perkiraan cuaca BMKG. Bahkan, berdasarkan kajian InaRISK, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan risiko bencana kekeringan yang indeks skornya sedang hingga tinggi.

“NTB ini termasuk salah satu provinsi yang curah hujannya rendah sehingga di beberapa daerah banyak yang sudah melaksanakan operasi bantuan air kepada masyarakat menggunakan (mobil) tangki air, jadi penting untuk memastikan kebutuhan air terpenuhi,” urai Suharyanto. 

Dia menambahkan, BNPB berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terdampak dapat bergerak cepat menyiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan. Khususnya persyaratan teknis guna mendukung pembuatan sumur bor dan kegiatan pengajuan lainnya agar penanganan kekeringan di wilayah tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal.

“Kami juga memberikan dukungan dana operasional tersebut senilai Rp2,3 miliar yang terbagi masing-masing sebesar Rp300 juta untuk BPBD Provinsi NTB dan Rp200 juta masing-masing untuk 10 BPBD kabupaten dan kota, agar penanganannya lebih optimal,” papar Suharyanto.