Muhadjir Sebut Banyak Posyandu Sulit Tangani Stunting 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, masih banyak posyandu di daerah yang tidak memiliki alat antropometri terstandar dan kader yang terlatih.

Ia menyebutkan, hasil Program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, masih banyak posyandu di daerah yang belum memiliki alat antropometri terstandar dan terkalibrasi. Serta masih rendahnya jumlah kader yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk pencegahan stunting.

“Dari hasil pengukuran ini, kita jadi mengetahui ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus kita bereskan agar stunting di Indonesia bisa segera teratasi, salah satunya SDM dan alat-alat kesehatan,” urai Muhadjir dalam keterangan yang diterima, Sabtu (22/6).

Program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting akan dilaksanakan sepanjang bulan Juni ini. Berdasarkan dashboard pemantauan gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting Kemenkes, per tanggal 21 Juni 2024 sudah 9.720.635 balita atau 55,96% balita yang diukur. Lalu, ditemukan 40,18% balita yang bermasalah gizi, dan 1,4% balita yang sudah diintervensi.

Muhadjir menyebutkan, saat ini pemerintah mengejar target minimal 90% pengukuran dan intervensi serentak di seluruh Indonesia. Untuk mencapai kelayakan dari hasil pengukuran tersebut ditentukan dari tiga aspek, yaitu alat ukur terstandar yang digunakan, kompetensi kader terlatih, dan jumlah cakupan pengukuran.

“Sebenarnya untuk alat ukur dan kader sudah disiapkan oleh Kemenkes, hanya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Butuh dukungan pemerintah daerah agar menghasilkan data yang akurat dan kebijakan yang tepat,” papar Muhadjir.

Menko PMK menambahkan, pemerintah menemukan sejumlah kendala di lapangan saat melakukan pengukuran dan intervensi stunting. Selain minimnya alat antropometri terstandar dan terkalibrasi dan tak banyak kader terlatih, ada kendala dukungan stakeholder dan peran masyarakat. Kemudian, kendala dalam proses penginputan data, serta kendala jaringan dan geografis.

Untuk itu, Kemenko PMK meminta agar BKKBN, Kemenkes, membantu penguatan dalam upaya untuk mempercepat pengukuran serentak di daerah yang masih belum melakukan pengukuran dan intervensi. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah daerah mencapai target cakupan pengukuran dan memenuhi tiga aspek penentu kualitas pengukuran.

“Termasuk memastikan minimum 90% sasaran telah diukur di setiap level, dari provinsi hingga posyandu tingkat desa agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran,” ujar muhadjir.