Mudik Dilarang, Pemerintah Diminta Bantu Sopir Dan Kernet Bus

JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengaku prihatin atas kondisi para pekerja yang terdampak larangan mudik, misalnya sopir dan kernet. Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) segera turun tangan untuk memberikan bantuan.

"Jadi ini yang harus jadi perhatian Kemensos, karena banyak yang tidak bisa bekerja saat larangan mudik dan pulang juga tidak bisa," ujar Lisda saat dihubungi Validnews, Selasa (11/5).

Ia menyarankan Kemensos agar segera mendata secara menyeluruh pekerja yang memang terdampak larangan mudik. Lantaran, beberapa di antaranya terpantau memprihatinkan karena tidak bisa membeli beras dan makan untuk sehari-hari.

Lisda menambahkan, dalam melakukan proses pendataan ini Kemensos juga harus lebih aktif agar bisa menyentuh warga di kalangan rendah. Pasalnya, sejauh ini Kemensos masih bermasalah dalam urusan pendataan.

"Larangan mudik ini perlu menjadi perhatian khusus bagi mereka yang masih bertahan di Ibu Kota. Jangan sampai mereka tidak pulang tapi kondisinya memprihatinkan karena makan saja susah. Kalau tidak ada perhatian pemerintah sangat menyedihkan," papar Politisi Partai NasDem ini.

Ke depannya, ia mengusulkan agar Kemensos bisa memberikan alokasi bantuan sosial (bansos) tunai kepada pekerja yang terdampak larangan mudik. Namun, kembali ia mengingatkan Kemensos harus memperbaiki pendataan terlebih dahulu.

"Bansos tunai mungkin itu yang sedang diperlukan masyarakat terdampak larangan mudik, tapi sekali lagi pendataan harus tepat sasaran," tegas Lisda.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyebutkan persoaan pendataan di Kemensos memang harus menjadi perhatian. Ia meminta Kemensos mencari solusi yang bisa menyelesaikan soal permasalahan pendataan yang belum juga selesai.

Meski setuju dengan usulan memberikan bansos tunai kepada pekerja yang terdampak larangan mudik. Namun, ia pesimistis program tersebut bisa berjalan maksimal jika pendataan di Kemensos belum bisa diperbaiki.

"Saya setuju ada bantuan khusus tapi formulanya yang terbaik harus dicari lagi. Jangan sampai bansos salah sasaran dan justru menguntungkan para pengusahanya karena pendataan kita memang belum terlalu bisa dipercaya," cetus Bukhori.