MKD DPR Keberatan Arteria Penuhi Panggilan Polisi | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

24 November 2021|17:56 WIB

MKD DPR Keberatan Arteria Penuhi Panggilan Polisi

Polres Bandara Soekarno-Hatta diketahui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR Arteria Dahlan yang cekcok di Bandara Bandara Soekarno Hatta pada Minggu (21/11)

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

MKD DPR Keberatan Arteria Penuhi Panggilan PolisiGedung DPR. ANTARAFOTO/Aprillio Akbar

JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman mengingatkan, polisi tidak bisa memanggil anggota dewan secara langsung. Pemanggilan anggota DPR harus seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Habiburokhman menyampaikan, prosedur pemanggilan terhadap anggota Dewan itu telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Jelas-jelas di UU MD3 yang harus jadi pemahaman teman-teman Kepolisian enggak bisa memanggil anggota DPR begitu saja, harus izin ke Presiden Jokowi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).

Oleh karena itu, Habiburokhman menilai langkah Kepolisian keliru karena menjadwalkan pemanggilan langsung Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, atas insiden cekcok dengan istri jenderal TNI.

Kecuali, Arteria datang ke pihak Kepolisian hanya untuk menemani ibunya yang juga ikut terlibat pada insiden cekcok di Bandara Soekarno Hatta pada Minggu (21/11) itu.

"Tapi kalau anggota DPR dipanggil tanpa lewat presiden itu namanya melanggar undang-undang," jelas Habiburokhman.

MKD juga meminta Arteria agar tidak datang ke Polres Bandara Soekarno Hatta. Karena dinilai bisa merusak aturan yang ada terkait UU MD3.

"Saya katakan ke Pak Arteria, kalau Anda hadir ke pemanggilan polisi berarti anda merusak sistem. Ini bukan soal Arteria-nya ini soal bagaimana kita mematuhi undang-undang," ucap dia.

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan aturan pemanggilan Dewan oleh aparat kepolisian lebih jelas diatur dalam Pasal 245 UU MD3. Pemanggilan langsung bisa dilakukan untuk kasus-kasus tindak pidana khusus seperti korupsi atau narkoba.

Dia menawarkan agar persoalan ini diselesaikan melalui MKD DPR. Menurut dia, MKD bisa memanggil kedua belah pihak, atau aparat kepolisian agar pemeriksaan bisa dilakukan melalui MKD.

"Kami menawarkan kalau memang diminta keterangan Pak Arteria kita periksa di sini, kita berikan keterangan, polisinya kita panggil memberikan keterangannya di MKD," tuturnya.

Diketahui, Polres Bandara Soekarno-Hatta telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Arteria Dahlan pada Rabu (24/11) buntut cekcok dengan perempuan yang mengaku dekat dengan jenderal TNI. Namun, Kepolisian menunda pemanggilan Arteria beserta ibunya ke pekan depan.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER