Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

HUKUM

04 Mei 2021|18:17 WIB

MK Tolak Uji Materi UU KPK

Diajukan eks Ketua KPK, Agus Rahardjo. Dinilai permohonan tak beralasan menurut hukum

Penulis: Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageKetua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah). ANTARAFOTO/Galih Pradipta

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 19  Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan putusan MK tersebut, UU 19 Tahun 2019 tetap berlalu karena bersifat mengikat dan final. 

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung  MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/5).

Diketahui, uji formil tersebut diajukan oleh 14 orang, tiga di antaranya ialah pimpinan dan komisioner KPK periode 2015-2019 yaitu, Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 79/PUU-XVII/2019.

Dalam permohonan judicial review itu, eks pimpinan KPK beserta jajarannya menilai penyusunan revisi UU KPK tidak memenuhi rambu-rambu prosedural formil pembentukan UU. Salah satunya adalah penyusunan ini tidak sesuai dengan UU tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Selain itu, penggugat melihat penyusunan aturan ini cacat prosedural karena tidak melalui proses perencanaan dalam Prolegnas prioritas. Selain itu tidak mengedepankan aspek partisipasi publik.   

Namun, MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. MK juga membantah pernyataan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU KPK hasil revisi 

Hakim MK menyebut DPR sudah melibatkan masyarakat dalam bentuk diskusi soal revisi UU KPK. Diskusi-diskusi ini kebanyakan digelar pada 2017.

Namun, hakim konstitusi Wahiduddin Adams memiliki pendapat berbeda (disenting opinion) perihal permohonan pengujian formil revisi UU KPK. Wahiduddin berpendapat MK seharusnya mengabulkan permohonan uji materi UU KPK.

Ia menilai, revisi UU KPK telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. Perubahan ini sangat tampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik, yaitu hasil pemilihan presiden (pilpres) dan hasil pemilihan umum legislatif (pileg). 

Selanjutnya, ada persetujuan bersama antara DPR dan presiden untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU, beberapa hari menjelang masa berakhirnya anggota DPR periode 2014-2019. Pengesahan juga dilakukan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. 

"Singkatnya pembentukan UU a quo jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat, minimnya masukan yang diberikan oleh masyarakat," ujar Anwar saat membacakan pendapat Wahiduddin.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER