Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

15 Juli 2021|20:52 WIB

Menunggu Resultan Status ‘Darurat’

Survei menyimpulkan mayoritas kaum muda atau 80,65% menyatakan setuju dengan PPKM Darurat.

Penulis: Gisesya Ranggawari, Herry Supriyatna,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImagePetugas warga di titik penyekatan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

JAKARTA – Sore itu, Minggu (10/7), dua orang pria berbincang santai di warung sembako di Jakarta. Asyik mereka bahas soal kebijakan pemerintah mengendalikan mobilitas warga. Tentu yang dibicarakan adalah kebijakan untuk menekan penyebaran severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 disingkat SARS-CoV-2 atau yang kondang disebut covid-19.

Salah satu dari mereka membandingkan aturan pembatasan mobilitas masyarakat di Indonesia dengan di Vietnam. Menurut dia, Vietnam melakukan pembatasan dan benar-benar melarang warganya keluar rumah demi menurunkan angka kesakitan imbas covid-19 di sana.

Masih kata pria tersebut, pemerintah Vietnam tidak hanya melarang warganya keluar rumah. Namun, memberikan solusi dengan memberikan makanan yang dikirim ke rumah-rumah warga. Berbeda dengan aturan di Indonesia.

"Di Vietnam dilarang keluar rumah tapi dikasih makan, kalau di sini kan enggak, cuma dilarang saja tapi enggak dikasih makan. Usaha rakyat kecil disuruh tutup," kata pria yang belum tentu pernah ke Vietnam itu.

Polarisasi
 
Perbincangan senada belakangan kerap ditemui di beberapa sudut Jakarta. Tua dan muda banyak membicarakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya. Banyak pula yang kontra Banyak pula mendukung.  Sejatinya, kebijakan tersebut digadang-gadang okeh pemerintah mampu menekan lonjakan kasus covid-19.

Adapun Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest, Agus Pambagio menilai dari sudut berbeda. Dia mengkritisi, kebijakan pembatasan yang berganti-ganti nama hanya membuat masyarakat kebingungan.

Buatnya, jalan satu-satunya yang harus diambil pemerintah adalah lockdown, minimal di Pulau Jawa-Bali. Menurutnya, kebijakan PSBB dan PPKM berjilid-jilid itu menunjukkan bahwa pemerintah memang ogah melakukan lockdown.

Berdasarkan analisisnya, semua negara yang menerapkan lockdown saat ini sudah terbebas dari covid-19. Kalaupun masih terdapat kasus positif, jumlahnya tak sebanyak Indonesia.

Di kacamata Agus, kalau pemerintah tidak bisa melakukan lockdown karena masalah anggaran, berhutang dari luar negeri adalah upaya yang sah dilakukan.

Menurutnya, anggaran untuk membiayai masyarakat saat lockdown tidak seberapa ketimbang terus melakukan kebijakan seperti sekarang.

Ia juga menyoroti aturan dalam PPKM Darurat Jawa-Bali yang mengharuskan pengguna moda transportasi udara harus divaksin. Agus meyakini, aturan tersebut tidak akan berdampak terhadap mobilitas masyarakat.

Senada, pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Lubis menyarankan agar pemerintah baiknya menerapkan lockdown.   Untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat saat lockdown, pemerintah harus menyiapkan operasi pasar khusus di sejumlah titik.

Untuk kebutuhan makanan, menurutnya pemerintah bisa mendirikan dapur umum.  Kalaupun pemerintah pusat tidak mau melakukan lockdown, dia menyerukan agar pemerintah daerah harus berani mengeluarkan kebijakan karantina di wilayahnya.

Rissalwan mengaku jengah melihat aturan dari pemerintah yang begitu-begitu saja. Dia menilai, aturan di dalam PPKM Darurat banyak yang tidak masuk akal.

Misalnya, pasar tradisional dan minimarket masih buka, tetapi mal ditutup. Dia mempertanyakan alasan itu.  Tidak ada data yang menyatakan mal menjadi episentrum covid-19. Sebaliknya, justru banyak kantor yang menjadi klaster penyebaran virus.  

“Harusnya semua pusat kegiatan ditutup semua, kecuali rumah sakit," tukasnya.

Lantas, bagaimana sikap warga kalangan muda terhadap kebijakan PPKM Darurat?

Hasil survei yang diadakan oleh lembaga riset Visi Teliti Saksama, terhadap 775 responden kelompok muda usia 16–30 tahun, menyimpulkan mayoritas kaum muda atau 80,65% menyatakan setuju dengan PPKM Darurat.

Mayoritas, alasan dukungan mereka adalah untuk mengurangi penularan covid-19. Sementara, 102 responden yang tak setuju PPKM darurat. Mereka mengkritisi, tak yakin kebijakan ini akan efektif.

Akan tetapi, ada 38,3% responden menilai pelaksanaan PPKM Darurat yang sedang dilaksanakan, akan efektif dan memberikan dampak positif.

Sebanyak 42,2% orang muda menilai pelaksanaan pembatasan sosial yang dicanangkan pemerintah selama ini sudah efektif.

Namun, 36,9% responden menyatakan, pemerintah pusat tak siap dengan kebijakan pembatasan sosial.

Lalu, ada 39,2% responden menilai pemerintah daerah tidak siap melaksanakan kebijakan ini. Jawaban memang mengesankan ada dua polarisasi; antara yang mendukung dan yang menolak.

Pantas Diperpanjang?
 
Nah, soal kebijakan ini sendiri, beberapa hari lagi, khususnya di Jawa dan Bali akan berakhir, yakni hingga 20 Juli 2021. Sampai kini, alih-alih menurunkan kasus, faktanya malah kasus positif terpapar covid-19 bertambah.

Di lapangan, khususnya di Jabodetabek, penurunan mobilitas hanya berkurang sedikit. Bisa dipastikan, efeknya, fasilitas kesehatan kewalahan menangani pasien terpapar. Hampir semua rumah sakit di Pulau Jawa-Bali penuh.

Terhadap hal ini, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Alexander K Ginting mengklaim, pembatasan mobilitas masyarakat melalui PPKM Darurat sudah lebih baik ketimbang kebijakan pembatasan sebelumnya.

Menurut Alex- begitu dia biasa disapa, ketegasan aparat di lapangan sudah mulai terlihat. Kerumunan masyarakat sudah bisa dibubarkan. Pemberian sanksi bagi restoran yang melanggar aturan juga telah digencarkan.

Kendati demikian, dia belum bisa menyebut kebijakan PPKM Darurat ini memberikan hasil secara penurunan kasus baru.

"Dari segi pelaksanaan sudah lebih baik, mobilitas dan pergerakan masyarakat berkurang. Dari segi hasil atau jumlah kasus per hari, harus menunggu dua pekan," kata Alex kepada Validnews, Selasa (13/7).

Jumlah positivity rate di Indonesia kini masih di kisaran 30%. Padahal, standar positivity rate WHO hanya 5%. Alex mengakui, kasus harian covid-19 di Indonesia masih tinggi.

Apabila kasusnya terus melonjak, kata Alex, bukan mustahil pemerintah akan memperpanjang kebijakan PPKM Darurat. Pilihan diperpanjang atau tidak, warga lah penentunya. Jika masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, Alex prediksi, PPKM Darurat akan berlangsung hingga enam pekan.

Jika banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, kebijakan pembatasan ini akan berlangsung lebih lama.

"Intinya sebelum kasusnya 10 ribu per hari, PPKM Darurat akan terus berjalan," kata dia.

Diterangkan, PPKM Darurat ini juga menyasar menurunkan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di ruang isolasi dan ICU rumah sakit hingga di bawah 40%. 

Pada saat sama, pemerintah juga terus menggenjot jumlah testing selama periode status ini. Jika terdapat 1 orang positif covid-19, minimal 15 orang yang berkontak langsung akan dites.

Tak lupa, program bantuan sosial selama PPKM Darurat juga kembali digulirkan. Karena tracing yang jauh meningkat, mereka yang diketahui terpapar jadi ‘terjaring’ lebih banyak.

"Kan sudah ada bansos. Ke depannya bansos bakal lebih ditingkatkan lagi dan diperluas," ujar Alex.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah menuturkan senada Dia berharap, dampak PPKM Darurat akan terasa pada 3–4 pekan setelah implementasinya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, awal Januari 2021, dua pekan pelaksanaan PPKM belum memberikan dampak. Namun, setelah itu ada penurunan kasus pada pekan ketiga.

"Jadi kita berharap, bahwa intervensi yang dilakukan berupa pengetatan mobilitas, aktivitas akan dapat mengerem kenaikan kasus," ucap Dewi, di kesempatan terpisah.

Dewi juga menyampaikan, hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan dan evaluasi kinerja posko PPKM mikro. Kepatuhan warga dalam hal kepatuhan menjaga jarak, masih lebih rendah daripada memakai masker, terutama di tingkat kelurahan atau desa.

Secara nasional, data kepatuhan menggunakan masker dalam sepekan terakhir terdapat 95 kabupaten/kota atau 24,11% dari 394, dengan tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%.

Sementara, data kepatuhan menjaga jarak, terdapat 112 atau 28,43% dari 394 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%.

Genjot Vaksinasi
 
Lantas, bagaimana upaya membebaskan bangsa ini dari corona dengan kepatuhan yang demikian?

Pemerintah menargetkan vaksinasi sejuta dosis per hari pada Juli 2021 dan dua juta dosis per hari pada Agustus 2021. Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan laju penularan.

Hal itu sesuai anjuran WHO agar seluruh negara menjalankan vaksinasi. Sebab, jika semakin banyak orang terinfeksi dan tertular, varian virus baru akan kian bermunculan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi menyatakan, PPKM Darurat tidak menjadi penghalang program vaksinasi. Masyarakat memang harus tetap berada di dalam rumah.

Namun bagi yang mendapatkan jadwal vaksinasi tetap bisa mendatangi pos atau sentra-sentra vaksinasi. Fasilitas kesehatan selama PPKM tetap buka dan melayani vaksinasi.

"Justru kita bisa melindungi diri kita dengan segera mendapatkan vaksin. Tapi kunci utama saat mendatangi fasilitas kesehatan untuk vaksinasi yaitu tetap menjalankan protokol kesehatan," kata Nadia.

Bulan ini, kata Nadia, Indonesia akan kembali menerima 31 juta dosis vaksin. Hingga saat ini, Indonesia sudah menerima lebih dari 132 juta dosis vaksin. Artinya, Indonesia memiliki cukup banyak vaksin untuk masyarakat. PPKM Darurat tak menjadi kendala untuk upaya ini.

Adapun, dia mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah. Semua pihak harus mampu menyetop penularan di tingkat hulu agar fasilitas kesehatan bisa melayani pasien yang dengan kondisi kritis.

"Apa yang terjadi sekarang, jumlah kasus berat tidak mendapatkan askes perawatan. Sementara tenaga kesehatan tidak dapat melayani pasien secara optimal," ujar Nadia.

Pernyataan tentang vaksin sebagai cara untuk keluar dari pandemi ini selaras dengan strategi Presiden Joko Widodo. Hal itu dia sampaikan saat pidato secara virtual dalam Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC), Selasa (13/7).

Jokowi menyatakan, “Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini.

Karena itu, Presiden Jokowi berharap ada jaminan akan akses negara-negara pada vaksin secara adil dan merata. Ya, di level global, kesenjangan akses vaksin masih lebar.

Banyak negara kurang beruntung punya akses peroleh vaksin dalam jumlah banyak. Indonesia, karenanya mendorong agar kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara segera direalisasikan, termasuk melalui mekanisme berbagi dosis lewat COVAX Facility.

“Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global termasuk melalui TRIPS Waiver, penguatan global supply chain vaksin termasuk menghilangkan hambatan ekspor dan hambatan bahan baku vaksin, dan peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin termasuk di negara berkembang,” terang dia.

Pengetatan Aturan
 
Kembali ke soal efektifitas PPKM Darurat, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman, sependapat dengan Satgas Covid-19.

PPKM Darurat harus diperpanjang setidaknya, hingga enam pekan ke depan. Dicky menilai, aturan yang tertulis di PPKM Darurat sudah cukup bagus dan tinggal dijalankan sebagaimana mestinya.


Dia mencontohkan, aturan pembatasan, dari mulai pembatasan di pintu masuk Pulau Jawa-Bali hingga pembatasan di komunitas, tinggal dilaksanakan. Lalu, kebijakan bekerja dari rumah 100% bagi karyawan perusahaan nonesensial, harus benar-benar dilakukan. Dia menggarisbawahi  upaya meningkatkan target testing 500 ribu per hari jangan hanya jadi wacana.  

Kemudian, pemerintah harus melakukan pencegahan atau penanganan di hulu dengan penguatan program visitasi atau program kunjungan rumah. Melalui program visitasi, akan dengan mudah menemukan kasus infeksi di tengah-tengah masyarakat. Dan, yang lebih penting yaitu membatasi mobilitas penduduk. Dengan begitu, bisa mengurangi beban fasilitas kesehatan yang saat ini sedang kolaps.

Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani lebih mengedepankan keseriusan pelaksanaan. Dia menyerukan, pemerintah jangan lagi mengedepankan atau memikirkan sektor ekonomi.

Ke depan, kata Laura, pemerintah harus memiliki standar batas maksimal BOR di ruang isolasi dan ICU rumah sakit. Dengan demikian, pemerintah selaku pemangku kebijakan akan tahu kapan harus melakukan pengetatan. Sebab, menurut dia, penerapan PPKM Darurat sudah sangat terlambat.

"Kondisi pandemi ini kan harus ada on/off. Artinya, pemerintah harus bisa menilai kapan kira-kira melakukan pelonggaran kebijakan, kapan harus memperketat. Jangan sampai menunggu rumah sakit kolaps dulu," kata Laura.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA