Menteri LHK Sebut KLHS Satu Juta Hektare Food Estate Sudah Ada

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyebut ada kebutuhan pembukaan lahan satu juta hektare untuk food estate. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) katanya sudah diterbitkan.

"Untuk food estate memang ada kebutuhan satu juta hektare, KLHS-nya sudah ada dan areanya itu merupakan hutan produksi," ujar Siti dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (2/9) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia menjelaskan, area hutan produksi yang dibuka untuk lahan pertanian, yaitu HPK atau hutan produksi yang dapat dikonversi. Selain itu, hutan-hutan produksi yang dimiliki oleh eks izin lama.

"Tapi sebetulnya yang diproyeksikan, yaitu yang bisa dikonversi, itu sedang kita dalami," ucap Politikus Partai NasDem ini.

Saat ini, Siti Nurbaya mengaku sedang berkoodinasi dengan Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Menurutnya, KLHK masih perlu melakukan pengecekan tahapan jangka waktu dari pembukaan lahan untuk food estate ini.

Karena menurut dia, perlu cadangan lahan saat ada lahan lain yang dibuka. Maka, perlu diperjelas tahapan pertahun, lima tahun pertama, lima tahun kedua dan seterusnya. 

Ia menilai, yang terpenting adalah pembangunan infrastruktur pendukung food estate ini. Siti mengatakan, kalau pembukaan lahan ini ini arahnya untuk ketersediaan pangan atau ekspor, infrastruktur sampai pelabuhan mesti disiapkan.

"Jadi kami sedang koordinasi, dalam lima tahun butuhnya berapa sih sebetulnya. Baru lah nanti lihat dari tujuannya. Kalau untuk ketersediaan pangan atau ekspor, perlu infrastruktur dahulu," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, menanyakan koordinasi antara KLHK dan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait program pembukaan satu juta hektare lahan pertanian baru di pemerintahan selanjutnya.

Ia khawatir pembukaan lahan tersebut akan menimbulkan bahaya iklim dan sosial. Sebab, di beberapa negara pembukaan lahan tanpa kajian mendalam dapat menyebabkan pemanasan global.

"Jadi itu kaitannya dengan lahan hutan atau apa? Karena ini enggak kecil, pasti berdampak pada pemanasan global apabila itu mengurangi lahan hutan yang sudah ada," ucap Hermanto.

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman sempat mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp68 triliun. Ia mengatakan penambahan anggaran ini salah satunya ditujukan untuk mencetak sawah seluas satu juta hektare.

"Digunakan untuk mencetak sawah satu juta hektare, optimalisasi lahan 600 ribu hektare intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pekarangan pangan bergizi, dan lainnya," ujar Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8) lalu.

Ia menambahkan, pihaknya tengah mempercepat dimulainya program cetak sawah satu juta hektare. Cetak sawah baru ini dilakukan untuk peningkatan ketahanan pangan Indonesia menuju swasembada pangan.

Amran menyebut percepatan itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Karena saat ini telah terjadi darurat pangan dan kebutuhan pangan dari food estate tidak bisa ditunda lagi.

"Kita gerak cepat atas arahan Bapak Presiden dan juga Presiden Terpilih. Kedua-duanya, beliau meminta, memerintahkan saya bergerak cepat karena ini darurat pangan, pangan tidak bisa ditunda, ini sangat krusial, sangat mendesak," ungkap Amran.