Menteri ATR: Perda RDTR Perlu Dipercepat Untuk Tarik Investasi Ke RI

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, perlu ada percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pasalnya, hal ini dapat menjadi langkah krusial untuk menarik investasi ke Indonesia.

“Harapan kami materi teknis ini segera ditindak lanjuti sehingga menjadi Persub (Persetujuan Substansi) dan dilanjutkan menjadi Perkada,” kata Hadi dalam Kegiatan Penyerahan Hasil Bantuan Teknis RDTR melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto menyerahkan materi teknis rencana detail tata ruang (RDTR) kepada 82 bupati/wali kota se-Indonesia. Dia meminta agar materi teknis tersebut segera direspons dan dijadikan Persetujuan Substansi (Persub) yang dapat diteruskan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan penyelesaian 2.000 dokumen RDTR untuk 254 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Namun, yang baru selesai hanya 399 RDTR, sehingga dia mendorong kabupaten/kota menyelesaikan rencana detail tata ruang untuk mendukung investasi.

“Jika sudah menjadi Perkada RDTR maka akan menambah jumlah yang sebelumnya sudah jadi sebanyak 399 dari target kita 2000,” ucap Hadi.

Dalam upayanya mempromosikan RDTR sebagai alat strategis untuk mendatangkan investasi, Hadi mengharapkan pemahaman yang lebih mendalam dan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Dia menegaskan, RDTR akan membantu investor dalam memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Terutama karena telah terhubung dengan sistem online single submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Apalagi sudah terhubung dengan sistem yang dibangun di BKPM yaitu online single submission yang sekarang sudah terhubung sebanyak 203 RDTR,” tambah Hadi.

Hadi optimistis, materi teknis yang diserahkan dapat segera diproses dan terintegrasi dalam sistem dari BKPM, sehingga memberikan kemudahan bagi investor dalam mengakses dan memahami tata ruang. Termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Mudah-mudahan dari materi teknis yang kita serahkan ini juga segera berproses dan bisa langsung kita hubungkan secara online di sistem di Kementerian Investasi/BKPM,” ucap Hadi.

Amanat Presiden
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Gabriel Triwibawa menuturkan, Presiden Joko Widodo mengamanatkan, target realisasi investasi 2024 di angka Rp1.650 triliun. 

“Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat meningkatkan investasi di daerah karena dengan investasi, pembangunan di daerah dapat terealisasi,” ujarnya.

Gabriel Triwibawa mengatakan, cita-cita meningkatkan investasi diharapkan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Dia menilai untuk mewujudkan hal itu sangat mutlak diperlukan RDTR. Kehadiran RDTR yang berkualitas membuat produk hukum yang dihasilkan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama hambatan dalam proses perizinan investasi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sendiri berjanji realisasi investasi hingga akhir 2023 dapat memenuhi target Rp1.400 triliun. Keyakinan itu berdasarkan capaian realisasi investasi sepanjang Januari-September 2023 sebesar Rp1.053,1 triliun atau telah mencapai 75,2% dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun.

Bahlil menerangkan, target Rp1.400 triliun bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, aliran investasi asing (foreign direct investment/FDI) dunia paling besar masuk ke benua Amerika baru kemudian ke Asia Tenggara.

Di wilayah Asia Tenggara pun, aliran investasi paling banyak masuk ke Singapura. Namun, yang patut dibanggakan adalah bahwa Indonesia menjadi negara kedua di tingkat ASEAN yang paling banyak menerima aliran investasi asing di sektor riil. 

"Yang kedua, baru Indonesia. Tapi untuk sektor riil, Indonesia lebih besar daripada Singapura," tandasnya.