Mensos Pastikan Serangan Ke PDNS Tidak Pengaruhi DTKS

POLEWALI MANDAR - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan tidak ada gangguan dalam pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usai terjadi serangan siber pada pusat data nasional (PDN).

"Ya data kami itu aman. Sampai sekarang kami masih bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan baik," kata dia usai memberikan bantuan rumah layak huni di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa (2/7).

Meski demikian, Risma tak ingin takabur merespons terkait keamanan data di Kementerian Sosial itu. Pihaknya juga akan mengikuti arahan selanjutnya terkait pencadangan data, sehingga tidak ada satupun masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang dirugikan bila ada gangguan siber.

Menurut data terakhir yang dipublikasikan oleh Kemensos pada Mei 2024 terdapat 140.054.921 jiwa yang terdata di DTKS. Jumlah ini merupakan gabungan dari data daftar awal DTKS sebanyak 118.681.953 jiwa dan data usulan baru sebanyak 21.372.968 jiwa.

"Sekali lagi saya minta maaf bagi para hacker, para cracker, kalau ada masalah sedikit, kami akan tahu. Karena apa? Karena ini untuk melayani orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk kami di Kemensos. Tapi data kami aman, itu bukan berarti kami sombong," kata dia.

Seperti dikatahui, sejumlah layanan publik pada Kamis (20/6) sempat mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak ialah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi yang membuat mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri didapatkan fakta bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0. Hingga Selasa (25/6) teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. 

Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi berupa forensik digital.

Kendali BSSN
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengunjungi kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa untuk meninjau langsung pusat kendali pemantauan data. Dalam kunjungan tersebut, Hadi juga ikut serta dalam apel dengan BSSN dan Computer Security Incident Response Team (CISRT) seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, CIRST adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah. Dalam apel tersebut, Hadi mengingatkan kepada jajaran betapa pentingnya peran BSSN dalam menjaga data nasional dari serangan siber.

Karenanya, dia meminta seluruh pihak di BSSN untuk saling bahu-membahu guna memperkuat sistem pengamanan data tersebut. "Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai," ujar Hadi.

Tidak hanya pihak BSSN pusat, Hadi juga meminta CIRST di seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan demi menjaga data negara.

"CISRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT tetapi tidak jalan. Harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respons, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.

Sebelumnya, Hadi mengatakan pihaknya meminta BSSN untuk memegang kendali utama pengawasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang belakangan sempat diretas. 

"BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan," ucapnya.

Dengan melibatkan BSSN dalam pengawasan, dia yakin keamanan data instansi pemerintah yang ada di dalam PDNS 2 akan makin terjaga.