Mensos Pastikan Data Tunggal Solusi Kurangi Bias Data Bansos

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, integrasi data tunggal terpadu terkait penerima bantuan sosial (bansos), menjadi solusi untuk mengurangi bias penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.   

Menteri yang akrab dipanggil Gus Ipul ini mengakui, usulan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dari Kemensos, masih memiliki bias antara data di dalam sistem dengan informasi di lapangan. Pasalnya usulan data tersebut datang dari bermacam latar belakang.

“Bukan tidak tepat sasaran, jadi ya ada biasnya lah karena kan ada yang meninggal, kadang belum dilaporkan, ada yang sudah pindah tempat belum melapor sehingga bantuannya tetap ke situ kan gak boleh. Maka itulah, Presiden meminta supaya kami bisa mewujudkan data tunggal itu,” kata Gus Ipul usai kegiatan Penyerahan Bantuan Hasil Respon Kasus bersama KitaBisa di Jakarta Timur, Selasa (12/11).

Sekadar catatan, saat ini sudah ada beragam data untuk penanganan kemiskinan, yaitu Data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Nol Persen
Dia berharap, dengan data tunggal yang dihimpun dan distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bias tersebut dapat dikurangi hingga nol persen. Ini lantaran semua kementerian, lembaga dan perusahaan terkait dengan penyaluran bansos seperti PLN dan Pertamina, nantinya menggunakan data yang sama.

Keluarga penerima manfaat (KPM) membawa beras saat pelaksanaan bantuan pangan beras tahap keenam di RPTRA Petukangan Berseri, Petukangan Utara, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Antara/ Muhammad Iqbal

Meski demikian, pihaknya tetap mengajak masyarakat untuk senantiasa mengawal penyaluran bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Menurutnya, pembaruan data tunggal secara berkala nantinya tetap memerlukan keterlibatan dan ketelitian dari semua pihak, mulai dari masyarakat setempat, kepala desa, kabupaten, kota hingga pejabat provinsi.

“Maka itu, kami tetap ada Cek Bansos untuk memberi kesempatan masyarakat melakukan usul sanggah, untuk nanti akan kembali dikoreksi oleh sistem,” imbuhnya.

Sebelumnya, Senin (11/11), Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan, sekitar 20% bantuan sosial (bansos) yang disalurkan saat ini tidak tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Budiman usai rapat koordinasi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat.

"Tadi Pak Mensos ada menyebut angka 20% yang tidak tepat sasaran. Itu hanya bisa dibantu (menjadi tepat sasaran) kalau ada partisipasi dari komunitas desa atau komunitas kelurahan," ujar Budiman.

Budiman menambahkan, untuk mengatasi masalah banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran, pihaknya bersama Gus Ipul akan mempercepat integrasi data tunggal sembari terus menyempurnakan mekanisme cek bansos.

Data Graduasi
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sendiri, sejatinya sudah menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, untuk berkoordinasi merampungkan data tunggal penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami ingin dalam program data yang akan datang kita terus berkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Perbaikan masalah bantuan sosial harus cepat, benar-benar terpadu dan tepat. Tidak mengulangi kegagalan masa lampau," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (6/11).

Dalam pertemuan itu, Muhaimin berbicara mengenai pentingnya data terpadu agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan memberdayakan masyarakat. Pihaknya berharap, program data terpadu tunggal dapat membuat data graduasi penerima bantuan yang lebih detail.

Muhaimin juga memberikan perhatian pada data leveling pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebagai roda ekonomi nasional yang perlu mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan.

"Kami berharap dapat mewujudkan basis data terpadu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui penyempurnaan penetapan sasaran," tuturnya.

Muhaimin mengatakan Kementerian PPN/Bappenas selaku perencana dan pemegang kendali berbagai kebijakan, bisa merencanakan data yang bisa lebih tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat di periode lima tahun mendatang.