Selamat

Rabu, 22 September 2021

15 September 2021|20:19 WIB

Mensos Minta Himbara Jemput Bola Salurkan Bansos

Risma siapkan aturan agar Himbara lebih luwes salurkan bansos

Penulis: Oktarina Paramitha Sandy,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageMenteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) berbincang dengan tokoh Dayak Meratus Julak Maribut (kiri). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

JAKARTA – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, meminta bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk menjemput bola ke lokasi terdekat dari domisili dan mendekatkan layanan ke penerima manfaat bantuan sosial agar bantuan segera bisa diterima.

Dia mengingatkan, keluarga penerima manfaat (KPM) mesti dapat prioritas karena kehidupan mereka semakin berat akibat pandemi covid-19.

"Saya minta Bank Himbara mendekatkan layanan KPM, karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport, kasihan KPM-nya," ungkap Risma dalam keterangan persnya, Rabu (14/9).

Dalam kunjungannya ke Banjarmasin, Risma menyebutkan, salah satu hal yang memperlambat proses penyaluran bansos di Banjarmasin adalah tantangan geografis. Seperti daerah yang dia kunjungi, secara umum berupa dataran rendah dan sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Kondisi seperti itu menurut dia sedikit banyak memengaruhi kecepatan penyaluran bantuan.

Bahkan, beberapa pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan yang sebesar Rp200–600 ribu.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," tambah Risma.

Untuk memudahkan penyaluran, Risma akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus. 

Misalnya, untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalimantan Selatan memang perlu pendekatan khusus. Menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif.

Tak hanya itu, Risma menyebutkan persoalan penyaluran bansos lainnya berkisar pada belum terdistribusinya KKS. Kemudian, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi kepada KPM PKH maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

"Bisa dicari penyelesainnya. Saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," ungkap Risma.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA